Tak Ikuti Pemerintah Pusat, Ganjar Pranowo Tolak Sertifikat Vaksin Covid-19 Syarat Mobilitas Warga

TRIBUNSTYLE.COM - Belum lama ini, pemerintah menganjurkan penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat mobiltas warga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa sertifikat vaksin Covid-19 bisa menjadi syarat wajib berbelanja hingga pergi ke berbagai tempat umum.

Kendati demikian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat ke tempat umum.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal dan Restoran, dr Tirta: Masyarakat Gak Mau Diribetkan Begini

Baca juga: Dipercaya & Digunakan di Indonesia, Ini Keunggulan & Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer & Moderna

Ganjar menilai pelaksanaan vaksinasi masih rendah dan masih belum menyentuh semua warga.

Sehingga menurutnya, penggunaan syarat sertifikat vaksin Covid-19 tidaklah adil.

"Kalau semua harus pakai syarat vaksin, sementara vaksinasi belum tinggi maka saya rasa itu enggak adil. Wong belum divaksin kok, yang divaksin masih sedikit."

"Rasa-rasanya mereka yang sudah divaksin mendapat prioritas pertama untuk kelayapan (keluyuran). Kan enggak enak kita sama rakyat," kata Ganjar dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (10/8/2021).

Meski demikian Ganjar tak menampik jika kartu vaksin bisa diterapkan sebagai syarat bepergian, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun Ganjar merasa untuk sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerapkan persyaratan sertifikat vaksin ini.

"Kalau itu mau dijadikan syarat sebenarnya kalau kita mau yang belum divaksin bisa saja dengan menerapkan prokes ketat. Kalau itu bisa dilakukan, jumlahnya dibatasi sejak pintu masuk dilakukan, sebenarnya kita bisa menyiapkan diri. Karena leveling sudah turun," pungkasnya.

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan syarat sertifikat vaksin sejatinya terobosan positif demi menjamin mobilitas masyarakat yang lebih aman selama pandemi.

Kebijakan ini juga berpotensi diadopsi oleh banyak negara ke depannya.

Hanya saja, dia memberi catatan bahwa kebijakan tersebut belum tepat diterapkan saat ini.

Mengingat cakupan vaksinasi nasional masih di bawah 10 persen dan akses vaksin masih belum merata di setiap daerah.

"Aturan ini (sebaiknya diterapkan) kalau cakupan vaksinasi sudah mencapai 50 persen di setiap kecamatan di daerah yang akan menjadi sasaran kebijakan. Kemudian juga akses terhadap vaksinasi ini tidak sulit, stoknya memadai, maka akan adil untuk diterapkan."

"Untuk saat ini belum (adil), cakupan nasional saja masih belum menembus 10 persen," kata Dicky, Senin (9/8/2021).

Tak hanya itu, beberapa orang juga menyayangkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat mobilitas warga.

Pasalnya, masih banyak orang yang tidak diperbolehkan mendapat suntikan vaksin Covid-19 lantaran kendala riwayat kesehatan.

(*)

--

Menolak diam, dr Tirta ikut memberikan kritik untuk pemerintah soal sertifikat vaksinasi yang dijadikan syarat untuk masuk mal dan restoran.

Dokter Tirta menanggapi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 yang dijadikan salah satu syarat untuk memasuki fasilitas publik.

Sebelumnya, sejumlah daerah sudah menerapkan aturan sertifikat vaksin menjadi syarat beraktivitas di tempat umum seperti mal, restoran, tempat wisata, dan tempat publik lainnya.

Mengetahui hal itu, dr Tirta pun melayangkan kritikannya pada pemerintah soal kebijakan tersebut.

Bukan tanpa alasan, menurut dr. Tirta, aturan yang mewajibkan warga membawa atau menunjukkan kartu vaksinasi saat masuk mall justru menambah masalah baru. 

Baca juga: PPKM Darurat Akan Diperpanjang, dr Tirta: Silahkan Lanjut, Tapi Kebutuhan Rakyat Harus Ditanggung

Baca juga: Akun Instagram Jerinx Hilang, dr Tirta Singgung Tuduhan Endorse Covid-19: Akibat False Information

Masalah baru yang dimaksud adalah birokrasi dalam mengakses sertifikat atau kartu vaksinasi.

Mengingat sulitnya birokrasi di Indonesia, terlebih untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi.

Tapi, dengan mewajibkan ke mall, restoran harus bawa sertifikat vaksin.

“Saya cerita sedikit fakta di lapangan, betapa susahnya birokrasi sertifikat ini.

Apa enggak kasian sama pasien saya? Kuli bangunan lagi perawatan TB tulang?

Anda punya solusinya? Sementara dia enggak punya duit buat swab?

Akhirnya saya yang urus agar dia bisa di vaksin,” ungkap dr. Tirta.

Tak cuma masalah birokrasi, alasan lainnya adalah dr. Tirta juga memprotes aturan wajib bawa kartu vaksinasi saat masuk mall adalah terkait hak pasien yang belum bisa di vaksin karena sakit.

“Tolong perjuangkan juga hak pasien-pasien yang belum bisa di vaksin.

Mereka (masyarakat) juga enggak mau diribetkan begini,” pintanya.

Tak hanya sampai di situ, dr. Tirta pun mengingatkan pemerintah, vaksinasi memang penting tapi tidak boleh sampai disalahartikan untuk menjadi syarat warga bisa pergi kemana-mana.

"Vaksin Covid-19 memang melindungi dari risiko kematian, tetapi tidak mencegah penularan.

Jangan jadikan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi,” tegas dr. Tirta.

Mengakhiri penjelasannya, dr. Tirta pun meminta pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar memikirkan juga warga yang tak bisa vaksinasi Covid-19 karena alasan kesehatan.

Ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

“Jangan orang sehat terus dipikirkan.

Pikirkan orang-orang yang enggak bisa di vaksin.

Masa di suruh minta surat dari spesialis dari instansi kesehatan hanya buat cuma buat masuk mall,” keluh dr. Tirta.

Tanggapan dr Tirta Soal PPKM yang Diperpanjang

Belum lama ini pemerintah telah resmi memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus mendatang.

Menanggapi hal itu, dr. Tirta pun memberikan pandangannya.

Melalui sebuah unggahan di Instagramnya, pria yang memiliki nama lengkap Tirta Mandira Hudhi ini mengaku tak masalah bila PPKM diperpanjang.

Namun di samping itu, ia berharap pemerintah juga harus menyanggupi dalam memenuhi kebutuhan warga yang terdampak PPKM tersebut.

Baca juga: Akun Instagram Jerinx Hilang, dr Tirta Singgung Tuduhan Endorse Covid-19: Akibat False Information

“Pemerintah cuma punya satu solusi terbaik saat ini PPKM silakan lanjut.

Tapi kebutuhan warga di daerah yang terdampak harus diurus,” tulisnya di Instagram, dikutip Tribun Style, Jumat, 16 Juli 2021.

Dokter Tirta kemudian mengungkapkan kemungkinan kebijakan PPKM ini tidak akan meminimalisir kasus Covid-19 bila pemerintah tidak mengakomodir hal itu.

“Kalau enggak mau, ya udah. Enggak akan selesai.

Usul ini sudah saya sampaikan ke stafsus pak @luhut.pandjaitan,” lanjutnya.

Pria yang akrab dengan Deddy Corbuzier itu kemudian menegaskan bahwa warga kini mempunyai dua risiko sekaligus.

Risiko yang pertama adalah meninggal karena Covid-19, sedangkan resiko yang kedua adalah masyarakat meninggal karena kelaparan.

“Resiko meninggal karena Covid, resiko meninggal karena kelaparan.

Makanya terjadi polarisasi kubu-kubuan. Kubu Covid dan kubu anti Covid,” ujarnya.

"Kalau nggak bisa nanggung kebutuhan mereka, ya PPKM wajib di evaluasi yang baiknya gimana aja,” tulisnya.

Baca juga: POPULER PPKM Darurat Diperpanjang, dr Tirta: Silakan Lanjut, Tapi Kebutuhan Rakyat Harus Ditanggung

“Ini urusan perut. Dah ya pak. Semoga pas rapat usulan saya tadidi bahas,” ujarnya.

Lebih lanjut, unggahan dr Tirta tersebut lantas menuai beragam tanggapan dari warganet dan para selebriti.

Menilik dari kolom komentar, banyak warganet tampak sependapat dengan usulan yang ditulis oleh dr Tirta tersebut.

"SETUJU peng peng peng @dr.tirta @dr.ihsanbiren #BISMILLAH_baca_ALQURAN_rekam_posting_BARAKALLAH," ujar Aldi Taher.

"Bener dok, kalau nggak boleh kerja terus kita makan apa an dok?" timpal warganet lainnya.

Sementara itu di lain sisi, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk menjamin kebutuhan pangan selama PPKM Darurat.

(TribunStyle.com/Joisetiawan)

Baca berita lainnya terkait Dokter Tirta di sini

Artikel ini telah tayang di GridHealth dengan judul: Tak Manut Pemerintah, Gubernur Ganjar Pranowo Tolak Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mobilitas Warga: 'Enggak Adil'