Besok, KPI Bakal Panggil Stasiun TV yang Siarkan Lamaran Atta & Aurel Hermansyah: Minta Penjelasan
KPI akan panggil stasiun TV yang menyiarkan lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada Senin (15/3/2021).
Penulis: Heradhyta Amalia
Editor: Suli Hanna
lihat foto
Disebutkan Mulyo bahwa pertemuan akan dilaksanakan Senin pekan depan.
Baca juga: Sebelum Lamar Aurel, Atta Halilintar Sempat Ditegur Ashanty, Singgung Orangtua Atta di Malaysia
Baca juga: Pamer Foto Bareng Krisdayanti saat Lamar Aurel Hermansyah, Atta: Senang Bisa Berjumpa sama Mimi
“Dan hari senin itu kami melakukan pemanggilan terhadap pihak RCTI,” jelasnya.
Mulyo mengatakan tujuan pemanggilan tersebut guna stasiun TV bersangkutan bisa memberi penjelasan terkait acara lamaran Atta-Aurel.
“Memanggil itu untuk meminta penjelasan terhadap RCTI berkaitan dengan tayangan hari Sabtu ini,” pungkas Mulyo Hadi.
LAMARAN Atta & Aurel Disiarkan di TV Berujung Masalah, KNRP Sentil KPI
Sebelurmnya, pihak Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP menolak keras adanya penanyangan pernikahan artis di televisi termasuk lamaran Atta Hlailintar dan Aurel Hermansyah kemarin, Sabtu (13/3/2021).
Bahkan KNRP pun sempat memprotes pihak KPI yang seolah abai dengan penayangan acara kepentingan pribadi artis tersebut.
Bahkan untuk pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendatang, KNRP secara tegas menolak jika masih ditayangkan lewat televisi.
Penolakan itu disampaikan langsung oleh KNRP melalui siaran pers yang beredar belum lama ini.
Terdapat lima poin yang disampaikan oleh KNRP terkait penolakan lamaran atau pernikahan yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta.
Baca juga: Manisnya Momen Krisdayanti Gandeng Lengan Azriel Hermansyah di Acara Lamaran Atta & Aurel
Baca juga: Lama Berpisah, Maia Estianty & Ahmad Dhani Bertemu Kembali di Acara Lamaran Aurel & Atta Halilintar
Poin-poin penolakan itu antara lain sebagai berikut.
1. KNRP menolak keras rencana seluruh penayangan tersebut yang jelas-jelas tidak mewakili kepentingan publik secara luas dengan semena-mena menggunakan frekuensi milik publik.
2. KNRP menyesalkan sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang tidak segera menghentikan kegiatan tersebut, dengan menunggu secara pasif tayangan itu hadir dan baru akan memberikan penilaian.
Padahal jelas-jelas isi siaran melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang lebih berkualitas.
3. KNRP menyesalkan KPI tak mau bertindak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 11 yakni “Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik” dan Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat 2 yang menyatakan:
