Pernyataan Siap Dikutuk Demi Membuat SKTM Viral, Ternyata Ini Alasan Dinsos Gunung Kidul Yogyakarta

TRIBUNSTYLE.COM - Dinas Sosial Gunung Kidul, Yogyakarta mengakui kebenaran pernyataan 'siap dikutuk' dalam surat formulir pembuatan SKTM.

Setiap warga Gunung Kidul, Yogyakarta yang ingin membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus mengisi surat formulir.

Namun tak disangka, ada yang berbeda dari formulir surat pengajuan SKTM yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini.

Mengutip dari Kompas.com, Minggu (16/6/2019) kasus ini bermula dari seorang warga Dusun Ngadipura, Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Narmi yang hendak mendaftar SKTM.

SKTM tersebut dibuat Narmi lantaran Kartu Indonesia Sehat yang ia miliki tak bisa digunakan untuk berobat ke Puskesmas Semin II.

"KIS anak saya yang kedua, dan suami saya tidak diblokir. Kenapa punya saya kok malah diblokir," katanya kepada Kompas.com di rumahnya, Jumat (14/6/2019).

Saat Narmi mengurus pengajuan surat KTM, oleh petugas disodori surat pernyataan siap dikutuk.

"Saya kaget membaca surat pernyataan tersebut," ucapnya.

• VIRAL! Warga Gunung Kidul Harus Bersumpah Siap Dikutuk Demi Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu!

Dalam kutipan isi surat formulir tersebut bertuliskan bahwa sang pembuat memang dalam keadaan miskin.

Dan apabila tidak memberikan pernyataan yang benar akan bersedia menerima kutukan.

“Demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya bahwa keadaan ekonomi keluarga saya miskin. Apabila saya tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah SWT”

• Warung Makan Seafood di Jogja Jadi Viral Karena Harganya yang Murah Kebangetan, Cuma Belasan Ribu

Menanggapi surat formulir tersebut yang terlanjur viral, Dinas Sosial Gunung Kidul Yogyakarta mengakui kebenaran isi surat tersebut.

Alasan Dinsos Gunung Kidul mencantumkan surat pernyataan itu adalah untuk melatih kejujuran warga.

Selain itu Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti, pembuatan surat pernyataan tersebut untuk memastikan SKTM yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain surat pernyataan, juga akan dilakukan screening.

"Bukan artian apa-apa, karena kita sudah 158 ribu (orang pemegang) KIS yang menggunakan APBD, jadi untuk menekan APBD (untuk KIS),"

"Selain itu, adanya Perbub itu (nomor 98) untuk melatih kejujuran, tanggung jawab dan moril warga," katanya saat ditemui di kantornya Jumat (14/6/2019).

Surat pernyataan miskin dengan sumpah itu disediakan untuk warga beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha hingga penganut kepercayaan.

• VIRAL VIDEO Detik-detik Warga Lempari Batu Perampok Toko Emas yang Kabur Naik Avanza, Rugi Rp 1,6 M

Surat pernyataan tersebut mulai didistribusikan sejak tanggal 1 Maret 2019.

Meski mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa, namun nyatanya surat pernyataan tersebut justru menuai kritik dari masyarakat.

Kepala Desa Rejosari Paliyo mengatakan, surat tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan KIS yang bersumber dari APBD.

Pihaknya pun tidak sependapat dengan isi surat yang dinilainya tidak etis karena terdapat kalimat melaknat.

• Viral Najwa Shihab Beberkan Drama Setya Novanto, Papa Minta Saham hingga Drama Tiang Listrik

"Kami pihak desa sebenarnya tidak sependapat dengan isi surat tersebut, tetapi mau bagaimana lagi," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Gunungkidul Dhemas Kursiswanto.

Dirinya juga menganggap isi surat pernyataan tersebut tidak etis.

"Yang sifatnya umum sajalah, jangan begitu," katanya.

Sempat menjadi viral, belum ada kabar kelanjutan dari surat pernyataan tersebut hingga saat ini. (TribunStyle/Octavia Monalisa)

Follow Facebook TribunStyle :

Subscribe Channel YouTube TribunStyle :