Jangan Lakukan Hal Berikut Saat Masa Tenang Pemilu 2019, Jika Tak Ingin Berurusan dengan Hukum!

Jangan lakukan hal seperti berikut saat masa tenang Pemilu 2019, jika tak ingin berurusan dengan hukum!

TRIBUNSTYLE.COM - Apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masa tenang Pemilu 2019?

Mulai hari ini kita berada pada masa tenang Pemilu sampai dengan 16 April 2019 mendatang.

Masa dimana pemilih mestinya bisa berkontemplasi optimal dalam memantapkan pilihan atas lima posisi yang akan dicoblosnya melalui lima surat suara berbeda, saat berada di bilik suara TPS nanti.

KPU menetapkan 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019.

Melansir dari berbagai sumber, pada Senin (15/4/2019) para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang.

Para peserta pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan peraturan KPU (PKPU).

Lalu apa saja peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu?

• Waspada Hoax Hasil Pemilu Luar Negeri, Hasil Perhitungan Suara Baru Dapat Diketahui 17 April 2019

• Jangan Golput Saat Pemilu 2019, Ingat Satu Suara Akan Tentukan 5 Tahun Masa Depan Indonesia

• Bersiaplah, Promo Besar-besaran Go-Pay Bakal Hadir di Hari Pemilu, Rabu 17 April 2019

'Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.'

Melalui PKPU, KPU mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018.

Bawaslu pun akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang.

Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial. (Tribunstyle.com/Candra Isriadhi)

Jangan Golput saat Pemilu 2019, ingat satu suara akan menentukan 5 tahun masa depan Indonesia.

TRIBUNSTYLE.COM - Sebentar lagi masyarakat Indonesia bakal merayakan pesta demokrasi bersejarah yakni Pemilu 2019.

Sebab, pada Pemilu 2019 kali ini bakal menjadi pemilihan umum secara serentak seluruh Indonesia.

Nah, maka dari itu berbagai kalangan bakal menyambut kemeriahan pesta demokrasi 5 tahun sekali ini dengan berbagai caranya sendiri.

Menyambut pesta demokrasi tersebut, perlu menjadi catatan bahwa mayoritas kelompok milenial diyakini bakal menjadi pemegang hak pilih.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Senin (15/4/2019) diyakini juga para kaum milenial tersebut tidak akan melewatkan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Itu berarti banyak dari kaum milenial tidak akan golput dalam Pemilu 2019.

Mereka diprediksi bakal menggunakan hak suaranya dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Masifnya kamapnye masing-masing capres di semua lini, muali media elektronik, medos, online hingga kampanye terbuka diyakini telah berhasil.

Keberhasilan yang dimaksud adalah tersampaikannya "message" mereka kepada para pemilih pemula.

• Bersiaplah, Promo Besar-besaran Go-Pay Bakal Hadir di Hari Pemilu, Rabu 17 April 2019

• Menjelang Pemilu 2019, Maia Estianty Tulis Doa & Beri Pesan Tentang Perdamaian

• Ramaikan Pemilu 2019, Sule Buka Restoran Unik, Pilih Menu Makanan Harus Nyoblos Dulu

Ditambah lagi adanya lima kali debat yang diselenggarakan KPU RI.

Amsori, yang merupakan ketua LBH FBR meyakini debat capres-cawapres yang digelar hingga lima kali tersebut telah berhasil menjawab keraguan kaum milenial.

Amsori pun mengingatkan kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak memposting hal-hal yang berbau kampanye Pemilu 2019.

Katanya, pelaksanaan kampanye sudah diatur dalam pasal 294 dan 276 UU Pemilu.

Pasal 492 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kapanye Pemilu di luar jadwal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 276, dipinda kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sedangkan pasal 276 berbunyi, Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu, dan berakhir dengan dimulainya masa tenang.

(Tribunstyle.com/Candra Isriadhi)

Yuk Like Facebook dan Subscribe YouTube Channel TribunStyle.com: