Penilaian untuk KPK Tak Segera Usut Kasus Setya Novanto, Orang Ini Berikan Komentar Tak Terduga

TRIBUNSTYLE.COM - Mungkin kita tahu kenapa Setya Novanto beberapa waktu yang lalu tidak segera di usut oleh KPK.

Ternyata langkah yang diambil KPK ini dinilai sudah tepat.

Hal itu di ungkapkan oleh Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Edward Omar Sharif.

Dirinya mengatakan bahwa setuju dengan KPK yang sudah menetapkan orang sebagai tersangka bila sudah mempunyai bukti yang cukup.

• 5 Keluhan Setya Novanto Setelah Ditahan KPK, Mulai Sakit Vertigo Hingga Kaget Dijemput Penyidik

"Saya setuju dengan KPK artinya dia sudah menetapkan orang sebagai tersangka tentunya dia punya bukti yang cukup. Oleh karena itu, saya kira dia harus fokus untuk mempertahankan bukti itu dalam rangka membuktikan keterlibatkan Novanto di dalam kasus tersebut," kata Edward, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/11/2017).

Sebelumnya, sejumlah pihak menilai KPK perlu mempercepat berkas perkara Novanto agar KPK tidak lagi menelan kekalahan di praperadilan melawan Ketua DPR RI tersebut.

Dia mengakui, dalam Pasal 82 ayat 1 KUHAP salah satu poinnya mengatur tentang perkara praperadilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok.

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa “permohonan perkara praperadilan (yang belum diputus) gugur, pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan”.

Namun, Edward menyatakan KPK untuk menghadapi saja praperadilan melawan Novanto.

Sidang praperadilan Novanto melawan KPK diketahui akan digelar pada 30 November 2017 mendatang.

"Jadi saya kira (KPK) hadapi saja praperadilan tanggal 30 november. Itu sebetulnya kalau KPK tidak hadir saja tidak masalah kok itu, nanti kan ditunda 2 minggu lagi, mereka (KPK) sudah P21 (melengkapi berkas). Kalau sudah P21 sudah selesai, tidak bisa lagi praperadilan," ujar Edward.

Edward optimis KPK bisa menang melawan Novanto di praperadilan.

"Karena ini cukup kuat buktinya," ujar dia.

Kabar terakhir dari Setya Novanto bahwa, Dirinya  akan mengancam partai Golongan Karya, apabila dirinya diberhentikan dari jabatannya.

Melansir dari Tribunnews.com, seorang pengurus DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hal tersebut.

Kata dia, ancaman yang akan dilakukan adalah membongkar aliran dana E-KTP yang masuk ke Golkar.

"Iya, itu hanya salah satu cara saja. Ada beberapa cara lain. Saya belum saatnya bicara. Ada waktunya nanti," kata dia di kantor DPP Golkar.

Ia mengaku, Novanto masih tetap menginginkan posisi sebagai ketua umum Golkar meski sudah menjadi tahanan KPK.

Novanto beralasan masih ada langkah hukum yang memungkinkan dirinya bebas dari tahanan.

"Iya mungkin dia optimis akan menang di praperadilan besok. Jadi, dia masih ingin menjabat sebagai ketua umum," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Zainudin Amali membantah informasi tersebut.

Menurut penjelasan dia, tidak ada aksi ancam mengancam dari Novanto kepada Golkar.

"Tidak, tidak ada itu. Informasi itu tidak benar," tegas dia.

Dia menjelaskan pesan Novanto kepada Golkar, yakni agar partai tetap berjalan secara baik dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Serta tidak perlu membuat kegaduhan.

"Pesannya, agar Golkar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan gaduh. Ya yang begitu. Tidak ada ancaman," tukasnya.

(TribunStyle.com/ Burhanudin Ghafar Rahman)