1.720 SPPG Ditutup Insentif Tetap Rp6 Juta per Hari, Dadan: Karena Dia Harus Mengurus yang Lain-lain

Ringkasan Berita:

• 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat ini terpaksa berhenti beroperasi sementara, pemberian insentif sebesar Rp 6 juta setiap hari bagi dapur
• Dana hibah harian tersebut ditujukan untuk membiayai pelatihan karyawan serta memastikan standar operasional yang ketat
• Kepala BGN, Dadan Hindayana, memiliki alasan tersendiri di balik keputusan ini

TRIBUNSTYLE.COM - Polemik baru menyelimuti program pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini terpaksa berhenti beroperasi sementara. Ironisnya, meski dalam status tutup akibat masalah sanitasi, unit-unit ini tetap mendapat kucuran dana operasional yang cukup fantastis dari pemerintah.

Mengapa Dapur yang Tutup Tetap Dibayar?

Angka 1.720 unit ini sebenarnya sudah mengalami penyusutan. Pada awal April lalu, tercatat ada 1.780 unit yang bermasalah. Sekitar 60 unit kini telah mengantongi izin operasional kembali setelah membenahi administrasi dan teknis.

Namun, yang memicu perdebatan publik adalah kebijakan pemberian insentif sebesar Rp 6 juta setiap hari bagi dapur yang sedang disuspensi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memiliki alasan tersendiri di balik keputusan ini. Ia berargumen bahwa dana tersebut diperlukan agar SPPG bisa berbenah.

“Untuk yang (ditutup) sementara itu tetap diberi (insentif). Karena dia harus mengurus yang lain-lain,” ujarnya di Makassar, dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Dana hibah harian tersebut ditujukan untuk membiayai pelatihan karyawan serta memastikan standar operasional yang ketat terpenuhi sebelum pintu dapur kembali dibuka. Mayoritas unit ini "dirumahkan" karena belum memiliki Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai serta belum memegang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar," kata Dadan.

Baca juga: Viral Megahnya Gedung SPPG di Samping SDN II Gandawesi yang Kusam & Penuh Coretan, Disdik Buka Suara

Kebijakan yang Dinilai Mencla-mencle

Sorotan tajam muncul karena adanya ketidakkonsistenan pernyataan antara pejabat BGN. Pada Maret lalu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, sempat menyatakan dengan tegas bahwa SPPG yang dikenai sanksi penutupan tidak akan menerima kucuran dana sepeser pun sampai masalahnya beres.

Ranto bahkan menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk sangat selektif dalam melakukan verifikasi pembayaran.

“Bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan kategori mayor, maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan sampai status tersebut diselesaikan," kata Ranto. "Oleh karena itu, PPK perlu menelaah dan mengecek data yang disampaikan sebelum penyaluran dana dilaksanakan,” tambahnya.

Baca juga: Buntut Kontroversi Dapur MBG di Samping TPS Sampah, Izin SPPG Cakung Timur Resmi Dicabut!

Efek Jera yang Hilang dan Risiko Bagi Siswa

Kritik pedas juga datang dari sektor pendidikan. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, menilai pemberian insentif kepada unit yang melanggar aturan adalah sebuah kegagalan sistem. Menurutnya, mekanisme ini justru menghilangkan efek jera dan membahayakan keselamatan pelajar.

Ubaid menyoroti bahwa masalah ini bukan lagi sekadar insiden kecil, melainkan sudah masuk kategori darurat sistemik, terutama setelah adanya kasus keracunan makanan yang fatal.

“Kalau kejadiannya hanya satu atau dua dari puluhan ribu SPPG, itu sifatnya insidental. Kalau jumlahnya ribuan, artinya ada sistem yang bermasalah. Dan lagi-lagi pelajar dikorbankan, menjadi korban keracunan, bahkan ada empat orang yang dugaan kami meninggal karena keracunan tersebut,” ujar Ubaid.

Alih-alih menyuntikkan dana, Ubaid mendesak agar dilakukan audit total dan investigasi transparan. Ia mendorong agar program ini ditekan tombol pause untuk evaluasi menyeluruh dan penataan ulang struktur di internal BGN agar kejadian serupa yang mempertaruhkan nyawa anak sekolah tidak kembali terulang.

(TribunStyle.com/Diolah dari artikel di Kompas.com)