Polemik Ramalan Indonesia Chaos Juli 2026, Jusuf Kalla Buka Suara, Said Didu: Saya yang Katakan

Ringkasan Berita:

• Ramalan Indonesia akan mengalami kolaps atau kekacauan (chaos) pada pertengahan tahun 2026, JK, secara tegas menepis isu yang menyeret namanya
• Menurut JK, narasi mengenai kekacauan di bulan Agustus bukanlah berasal dari lisannya
• Said Didu membenarkan bahwa dialah yang memprediksi potensi guncangan ekonomi tersebut berdasarkan data yang ia diskusikan

TRIBUNSTYLE.COM - Kabar burung mengenai ramalan Indonesia akan mengalami kolaps atau kekacauan (chaos) pada pertengahan tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara tegas menepis isu yang menyeret namanya tersebut dalam sebuah pertemuan pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK: "Itu Kata Said Didu"

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menantang siapapun untuk membuktikan apakah dirinya pernah melontarkan pernyataan bernada provokatif tersebut di hadapan publik atau media massa. Menurut JK, narasi mengenai kekacauan di bulan Agustus bukanlah berasal dari lisannya.

"Ada lagi isu Pak JK bilang Agustus collapse negara, chaos. Boleh periksa semua media, pernah enggak saya bilang di media? Anda ini puluhan media nih, coba cari pernah enggak saya bilang begitu? Yang bilang begitu Said Didu," ujar JK dengan nada tegas.

Meskipun dikenal kritis, JK menjelaskan bahwa pandangannya selama ini selalu bersifat membangun. Fokus utamanya adalah pada penyesuaian kebijakan ekonomi, seperti masalah BBM dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi menjaga kesehatan fiskal negara, bukan untuk memicu kepanikan.

"Saya tidak pernah ngomong satu pun bahwa negara ini akan (chaos). Saya ngomong negara ini bermasalah kalau tidak naik BBM, kalau tidak MBG (Makan Bergizi Gratis) dikurangi, kalau tidak koperasi jangan terlalu besar jugalah. Kita ngomong begitu bersama para ekonom dan ahli daerah," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Rendah Hati Tanggapi Klaim Jusuf Kalla: Saya Ini Bukan Siapa-siapa, Saya Orang Kampung

Pengakuan Said Didu dan Analisis di Baliknya

Tak lama setelah pernyataan JK mencuat, mantan Sekretaris BUMN Said Didu memberikan respons. Melalui akun media sosialnya, Said Didu membenarkan bahwa dialah yang memprediksi potensi guncangan ekonomi tersebut berdasarkan data yang ia diskusikan dan pengalaman sejarah krisis sebelumnya.

"Betul, saya yang katakan demikian sesuai data yang saya terima dari Pak JK dan berdasarkan pengalaman saya hadapi krisis 1998, krisis 2008, dan krisis 2018," ungkap Said Didu melalui akun X miliknya, Selasa (21/4/2026).

Ia merinci bahwa potensi keributan hanya akan terjadi jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti faktor eksternal perang di Timur Tengah, kebijakan fiskal yang tidak radikal, hingga kelangkaan pangan.

"Analisis saya bahwa bisa terjadi keos jika : 1) faktor eksternal (perang timur tengah berlanjut, 2) pemerintah tidak mengambil kebijakan fiskal yang radikal untuk mengurangi pengeluaran, dan 3) jika terjadi kelangkaan pangan. Itu saya kemukakan tanggal 24 Maret 2026," jelasnya.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik Drastis, Jusuf Kalla Sebut Demi Selamatkan Keuangan Negara

Reaksi Keras Partai Golkar

Isu ini rupanya sempat memantik reaksi dari internal partai pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai bahwa penyebutan waktu yang sangat spesifik mengenai kapan terjadinya "kekacauan" bukanlah sebuah prediksi ilmiah, melainkan sebuah skenario.

“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan kapan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” tegas Idrus pada Jumat (10/4/2026).

Idrus menyayangkan narasi tersebut karena dapat mempengaruhi psikologi massa yang berujung pada tindakan antisipatif yang negatif. "Ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi," kata Idrus.

Stabilitas Nasional di Tengah Digitalisasi

Polemik ini sempat memuncaki tren di media sosial dengan tagar "chaos 2026". Banyak pihak yang pro dan kontra, mulai dari yang menganggapnya sebagai pengingat dini hingga yang menilainya sebagai provokasi di masa transisi pemerintahan.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para tokoh publik bahwa di era digital, setiap opini memiliki bobot tanggung jawab yang besar demi menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

(TribunStyle.com/Diolah dari artikel di WartaKota.com)