Kala Data 'Kira-kira' Menteri Pariwisata Berujung Teguran Keras DPR: Angka itu Harus Eksak!

Ringkasan Berita:

• Ketidakcocokan data menjadi pemicu utamanya, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara blak-blakan mencecar akurasi laporan yang disodorkan Menpar
• Sorotan tajam pun tertuju pada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana
• Kecewa dengan ketidaksiapan pihak kementerian, Saleh Daulay memberikan teguran yang menohok

TRIBUNTRENDS.COM - Suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI pada Rabu, 1 April 2026, yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Agendanya memang formal pembahasan anggaran bersama Kementerian Pariwisata namun situasi berubah drastis menjadi penuh ketegangan saat deretan angka dalam laporan mulai dibedah.

Ketidakcocokan data menjadi pemicu utamanya. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara blak-blakan mencecar akurasi laporan yang disodorkan pihak kementerian. Fokus kritik tertuju pada pos anggaran tugas pembantuan dan pemasaran yang dinilai tidak sinkron. Bagi Saleh, angka-angka yang tidak konsisten ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan lampu kuning bagi pengawasan uang negara.

Momen Canggung di Hadapan Kamera

Sorotan tajam pun tertuju pada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Sang Menteri yang memimpin pemaparan tersebut tampak tak berkutik saat diminta merinci selisih angka yang dipersoalkan. Sebuah potongan video yang kini viral di media sosial bahkan memperlihatkan ekspresi kesulitan Widiyanti dalam memberikan jawaban yang lugas.

Kekacauan data ini rupanya berakar lebih dalam. Ketika jajaran internal kementerian termasuk dari biro perencanaan diminta memberikan klarifikasi, tak ada satu pun pejabat yang mampu menyajikan angka pasti. Ruang rapat pun seketika diselimuti kebingungan kolektif.

Baca juga: Senasib Menpar Widiyanti, 3 Seleb Ini Diisukan Mandi Pakai Air Galon, Verrell Bramasta Sejak Bayi

"Bukan Soal Kira-kira!"

Kecewa dengan ketidaksiapan pihak kementerian, Saleh Daulay memberikan teguran yang menohok. Ia mengingatkan bahwa urusan anggaran negara adalah soal presisi, bukan tebak-tebakan.

“Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” tegas Saleh dengan nada tinggi di hadapan seluruh peserta rapat.

Bagi DPR, ketidakakuratan data adalah pertaruhan kredibilitas lembaga. Sebagai pengawas, mereka menuntut transparansi total atas setiap rupiah yang dialokasikan dari kantong rakyat.

Baca juga: Harta Rp 5,4 Triliun, Tapi Publik Pertanyakan Kesederhanaan Menpar Widiyanti

Tenggat Waktu Lima Hari

Buntut dari kekacauan data tersebut, Komisi VII memberikan instruksi tegas. Kementerian Pariwisata hanya memiliki waktu lima hari untuk menyisir ulang, memverifikasi, dan menyetorkan kembali laporan anggaran yang bersih dari selisih.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk merapikan tata kelola pelaporan internal, tetapi juga untuk meredam kegaduhan publik. Di jagat maya, netizen mulai mempertanyakan profesionalisme kementerian dalam mengelola tanggung jawab besar tersebut.

Insiden ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat negara, bahwa integritas pengelolaan keuangan tidak bisa dibangun di atas fondasi data yang goyah. Akuntabilitas bukan sekadar urusan berkas administratif, melainkan jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya.

(TribunStyle.com/Diolah dari artikel di WartaKota.com)