TRIBUNSTYLE.COM - Cegah wabah virus corona dan penghematan biaya Ditjen permasyarakatan, 30.000 napi di Indonesia akan dibebaskan, bagimana nasib koruptor dan teroris?

Wabah virus corona tak hanya dihadapi oleh masyarakat yang sedang berada di luar saja, tetapi juga para masyarakat yang berada di bui.

Masyarakat yang sedang di bui sendiri memang menjadi salah satu golongan warga yang sangat mudah terpapar virus corona.

Hal ini dibuktikan dari beberapa negara seperti di China dan Amerika yang melaporkan banyaknya napi yang terpapar virus corona di dalam bui.

Di Amerika, yang menyebarkan virus corona di dalam penjara justru para penjaga narapidana.

Sementara itu, Indonesia sepertinya memiliki cara sendiri untuk mencegah penyebaran virus corona di bui.

Pencegahan virus corona di dalam bui dan penghematan biaya

Dikutip dari Kompas.com pada (1/4/2020), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan dan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak-anak.

Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04.

• Heboh Wanita Positif Corona Kabur & Lempari Petugas dengan Batu, Ternyata Juga Mengidap Penyakit Ini

• Amankah Memakai Masker Kain untuk Mencegah Tertular Virus Corona? Ternyata Begini Penjelasan Ahli

Dijelaskan ketentuan ini adalah tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam kepmen tersebut, dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus corona.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memprediksi penghematan anggaran sebesar Rp 260 miliar menyusul rencana pembebasan 30.000 narapidana dewasa dan anak dalam mencegah penyebatan Covid-19.

"Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai 260-an milyar Rupiah, selain mengurangi angka overcrowding," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Yunaedi dalam siaran pers, Selasa (31/3/2020).

Yunaedi menuturkan, angka tersebut didapat dari hasil perkalian antara biaya hidup warga binaan sebesar Rp 32.000 per hari yang dikali dengan 270, yakni jumlah hari tersisa dari April 2020 dan Desember 2020 dan dikali 30.000 orang napi yang akan bebas.

Biaya hidup sebesar Rp 32.000 per hari tersebut termasuk biaya makan, biaya kesehatan, biaya pembinaan, dan komponen lainnya bagi seorang warga binaan.

Sementara itu, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, narapidana dan anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang.

• UPDATE Wabah Corona ASEAN (31/3/2020): Kasus Terbanyak di Malaysia, Kematian Tertinggi di Indonesia

• Banyak Rakyat Sengsara Karena Corona, Jokowi Gratiskan Tarif Listrik 450 VA, Diskon 50% untuk 900 VA

Kemudian, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho mengatakan, pembebasan dan pengeluaran para narapidana itu sudah dapat dimulai sejak Selasa (31/3/2020) kemarin.

“Dan mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak," kata Nugroho dalam konferensi video dengan seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Rutan, Lapas dan LPKA, dikutip dari siaran pers.

"Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaam dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan," lanjut Nugroho.

Bagaimana nasib Teroris dan Koruptor?

Narapidana kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme tidak termasuk dalam 30.000 napi dewasa dan anak yang akan dibebaskan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam tahanan.

Adapun dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan sejumlah jenis kejahatan yang mempunyai ketentuan berbeda untuk pemenuhan hak para narapidananya.

Kejahatan-kejahatan itu adalah tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara.

Kemudian, kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho menegaskan narapidana dan anak yang terkait Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut.

"Ini hanya untuk Narapidana/Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," kata Nugroho, Rabu(1/4/2020). (*).

• Kisah Unik Pangeran Charles Karantina Saat Positif Corona, Ternyata Kedatangan Tamu Istimewa

• Mudik Hindari Corona, Pria di Wonogiri Pergoki Istri Selingkuh dengan Kades, Warga Nekat Ikat Pelaku

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Koruptor dan Teroris Tak Termasuk Napi yang Dibebaskan Terkait Wabah Corona".

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar".