IKUTI Jejak Bima Yudho, TikToker Cantik Kritik Pemerintah Aceh Banyak Korupsi, Ditantang Beri Bukti

TRIBUNSTYLE.COM - Akhir-akhir ini publik diramaikan dengan unggahan video dari TikTokers Bima Yudho mengenai kritikannya terhadap Pemprov Lampung.

Ia mengkritik soal infrastruktur di wilayahnya kurang memadai, terutama dari segi akses jalan.

Bahkan, usai videonya viral, Presiden Jokowi pun langsung datang memantau jalan rusak di Lampung.

Aksi Bima Yudho itu rupanya memancing warganet untuk melakukan hal serupa.

Baru-baru ini, wanita cantik bernama Rahma, sekaligus pemilik akun TikTok @rahma_11.11 mengkritik Pemerintah Aceh.

Baca juga: Bak Kisah Bandung Bondowoso, Bima Yudho Ngakak Lihat Pemprov Lampung Kebut Perbaikan Jalan: Semangat

Dilansir TribunStyle.com, TikToker berjilbab itu membongkar aksi korup pejabat Aceh yang selama ini tak tercium publik.

Parahnya, menurut TikToker tersebut, aksi korup dilakukan pemerintah dari tingkat desa hingga provinsi.

TikToker bernama Rahma itu juga menyindir saat pemerintah meminta bukti kepada masyarakat.

Ia menyebut tentu masyarakat tak dapat merekamnya saat pemerintah memakan uang rakyat.

Dengan tegas Rahma justru meminta bukti pemerintah dapat mengelola dana dengan baik dan benar.

Tak sampai di sana, Rahma juga menyindir bukti pemerintah Aceh membangun infrastruktur.

Ia justru mempertanyakan infrastruktur gaib yang dicanangkan pemerintah Aceh tersebut tak bisa dilihat dan dirasakan.

Kemudian Rahma menyentil jangan-jangan pemerintah fokus mensejahterakan masyarakat.

Namun, ia melanjutkan dugaan masyarakat yang disejahterakan tak lain masyarakat di dalam rumah pemerintah masing-masing.

“Atau fokus mensejahterakan rakyat, rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian?,” tuturnya.

Lantas, Rahma menyinggung jika pemerintah tak korupsi hal tersebut tak akan membuat Aceh mendapatkan julukan provinsi termiskin di Indonesia, paparnya.

Ia juga menyebut bahwa saat ini Aceh menempati rangking ke 13 provinsi terkorup di Indonesia.

Selain itu, dalam video TikToknya yang berdurasi 03.00 menit, Rahma mengungkapkan menyinggung dana otsus pemerintah Aceh.

"Kalau kalian mengelola dana otsus dengan baik dan benar, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan Provinsi termiskin di Sumatera, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan mendapatkan ranking ke 13 Provinsi terkorup di Indonesia," katanya.

Rahma membongkar dana otsus yang tak akan lagi didapatkan pemerintah Aceh di tahun-tahun mendatang.

Hal tersebut menurutnya akan memperburuk bagaimana pemerintah Aceh dapat menyiapkan alternatif cerdas untuk membuat wilayahnya tetap sejahtera.

"Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita mendapatkan dana otsus sesuai dengan undang-undang 2006 nomor 11, 2028 kita nggak ada lagi dana otsus,"

"Bayangin pemerintah aja mendapatkan dana otsus aja tidak sanggup membuat Aceh tidak maju, apalagi kalo dana otsusnya sudah ditiadakan, apa kalian sudah menyiapkan alternatif cerdas dan waras lainnya untuk menghadapi undang-undang tersebut?,"

"Jangan sampai gara-gara ketidakbecusan kalian masyarakat Aceh yang harus menanggung derita, atau mau mengamandemenkan undang-undang? Kalian fikir untuk mengamandemenkan undang-undang itu butuh waktu yang singkat? terlambat, kemaren-kemaren kalian kemana aja? tidur? ngantuk?," paparnya.

“Ditambah lagi sebagian masyarakat aceh koar-koar ingin merdeka dari Indonesia, logika aja pemerintah Aceh mengurus desa saja tidak becus, apalagi mengurus Aceh sebagai negara," sambungnya.

"Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa masyarakat Aceh rela saling membacok berantem dengan sesama partai demi kekuasaan, mungkin pejabat Aceh itu bakal gagal jadi penzina tapi susah jadi koruptor, agama paham korupsi tetap jalan, bener?," katanya.

Baca juga: Bak Jadi Pahlawan, Bima Yudho Diminta Terus Kritik Lampung, Ayah Beri Dukungan : Pasti Makin Seru

Lebih lanjut, Rahma meminta agar penegakan hukum di Aceh bisa diperkuat.

Ia menyarankan agar penegakan hukum bukan hanya hukum soal perzinaan saja, tetapi hukum lainnya juga.

Menurutnya, banyak anak muda yang berpotensi di Aceh tetapi sulit untuk berkembang.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh postingan video lainnya yang berdurasi 02:36 menit.

"Di Aceh banyak sekali orang-orang yang berprestasi, hanya saja repotasi dan harga diri mereka ditutup sama pejabat dan elit politik yang hobi korupsi, mereka yang korupsi Aceh dan masyarakat Aceh yang dianggap remeh oleh orang luar, karena Aceh masih ketinggalan dan bertahan di dalam kemiskinan," katanya.

"Di Aceh mengalami krisis peluang untuk berkreasi untuk menggapai mimpi dan krisis peluang pekerjaan, walaupun ada pekerjaan di Aceh gajinya di bawah rata-rata, kecuali gaji para penguasa dan gaji para pengusaha, sehingga generasi-generasi Aceh harus lari ke luar negeri untuk mencari rezeki," ujarnya.

Selain itu, menurutnya banyak masyarakat Aceh yang hidup berada di ambang kemiskinan.

"Elit politik Aceh sengaja membuat masyarakat Aceh bertahan di dalam kemiskinan, karena mereka tahu kalau masyarakat miskin bisa bahagia dengan bantuan 1 bungkus Indomie," katanya.

Ia juga membeberkan jalanan jalanan yang berada di wilayah Aceh, khususnya di kawasan terpencil itu aksesnya sulit dijangkau.

"Belum lagi jalan di Aceh yang hanya bagus di daerah kota dan tempat wisata saja, itupun untuk mempertahankan repotasi mereka sebagai pemerintahan, karena mereka tahu di tempat-tempat tersebut menjadi tempat lalu lalang orang luar, sehingga orang luar saat datang ke Aceh mereka menganggap jalan di Aceh sangat bagus-bagus dan mulus, karena mereka hanya melewati jalan di daerah kota atau jalan di wilayah wisata saja, sedangkan jalan jalan di daerah pelosok atau di daerah desa desa jalannya bisa kita jadikan sebagai tempat latihan bunuh diri," paparnya.

"Mereka sudah kesulitan keluar dari budaya korupsi, karena mereka sudah terlanjur terjerumus ke dalam lingkaran setan, sehingga mereka menganggap makan uang rakyat adalah hal yang biasa," sambungnya.

Rahma juga meminta agar hukum untuk koruptor di Aceh bisa lebih diperketat dan ditegakkan.

"Hukum Aceh jangan hanya diperketat untuk para penzinah, tapi tolong diperberat untuk para koruptor, kasian para pahlawan Aceh dulu yang sudah berjuang mati-matian untuk mensejahtrakan Aceh dan mengangkat reputasi Aceh di mata dunia,"

"Tapi kalian sekarang para elit politik sekarang malah menjatuhkan harga diri Aceh dengan kebiasaan korupsi kalian dengan kebiasaan dzolim kalian, seandainya buyut buyut pahlawan kita masih hidup di zaman sekarang, mungkin kalian semua sudah ditampar-tampar sampai kehilangan rahang, karena mereka para pemimpin yang tegas selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, sangat bebeda jauh dengan pemimpin yang sekarang," jelasnya.

Baca juga: Berkat Kritikan Bima Yudho, Presiden Jokowi Dikabarkan Bakal ke Lampung, Tinjau Kondisi Jalan Rusak

Ditantang Keluarkan Bukti

Pernyataan Rahma ini sontak ramai menuai atensi publik hingga tak sedikit menyebut wanita tersebut terlalu berani.

Sontak membuat warganet menantang Rahma membuktikan pernyataanya itu terkait kasus korupsi pemerintah Aceh.

Dalam videonya, Rahma menyebut dirinya tak punya waktu untuk membuktikan dengan presentasi seperti yang dilakukan oleh Tiktoker Bima Yudho yang sempat viral kritik pembangunan Lampung.

"Kalau bukti berupa video gak ada, karena saya gak ngevideoin saat mereka kantongi uang rakyat, tapi kalau kalau bukti berupa data-data yang valid kalian cek sendiri di google, semua kalimat yang saya lontarkan sebelumnya itu sudah berdasarkan hasil riset," ujar Rahma, melalui akun Tiktoknya @rahma_11.11.

Rahma pun menguraikan deretan sejumlah kasus korupsi Pemerintah Aceh sejak tahun 2018.

Rahma mengungkapkan kasus korupsi di Aceh pada tahun 2018 mencapai Rp 398,75 miliar.

Pada tahun 2019-2021, terdapat dugaan 33 kasus korupsi di Aceh.

"Sedangkan tahun 2022 terdapat 22 kasus korupsi di Aceh, itu belum kita jumlahkan semua dari tahun 2018, dan itu masih yang ketahuan aja, belum lagi yang belum ketahuan yang masih banyak belum ketahuan lainnya yang tidak tercantum di media, malah yang belum ketahuan lebih bayak dari yang sudah ketahuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahma menuturkan berdasarkan hasil riset, tahun 2023 sudah ada beberapa kasus korupsi di Aceh.

Rahma juga menyeret kasus Muhammad Zaini, adik mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Seorang Kepala Desa di Aceh Besar atas dugaan kasus korupsi.

Melansir Kompas.com, Zaini sudah menjadi tersangka dalam kasus ini sejak 7 September 2022.

Dia diduga menyalahgunakan uang anggaran untuk pelaksanaan Tsunami Cup 2017 sebesar Rp 730 juta.

Zaini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup merupakan turnamen sepak bola yang digelar Pemerintah Aceh pada 2-6 Desember 2017.

Selain itu, Andiani, mantan Keuchik Gampong atau Kepala Desa Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana desa sehingga merugikan negara sebesar Rp 400 juta.

Terdakwa divonis 3 tahun penjara serta denda Rp 50 juta.

Baca juga: Bak Pahlawan, Bima Yudho Kini Banjir Aduan dari Warga Lampung, Ngaku Kewalahan : Gue Nggak Dibayar

Lebih lanjut, Rahma juga menyinggung soal kasus penggelapan dana Otsus Aceh sebanyak Rp 95,9 triliun.

Rahma menuturkan masyarakat Aceh belum merasakan sejahtera dan mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera.

Rahma pun bertanya ke mana dana otsus itu mengalir?

"Dana Otsus di Aceh sebanyak Rp 95,9 triliun, dana Otsus hasilnya mana?

Aceh masih belum jadi apa-apa dengan dana sebanyak itu, masyarakat aja masih belum sejahterah samasekali, provinsi Aceh masih menjadi provinsi termiskin, jadi dana sebanyak itu kalian kemana kan? dana kalian diambil tuyul? goib?" pungkasnya.

Dilansir dari Seraminews.com, Dalam kurun waktu 2008-2017, Pemerintah Aceh telah menerima dana otsus mencapai Rp 56,67 triliun.

Tahun ini, dana otsus kembali dikucurkan sebanyak Rp 8,022 triliun. Besarnya dana otsus yang dikucurkan pusat, ternyata berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Atas kasus itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf serta Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka kasus korupsi menunjukkan bahwa Aceh menjadi satu daerah di Indonesia yang rawan korupsi.

Data dari BPS menunjukkan, angka kemiskinan di Aceh mengalami kenaikan hingga mencapai 872 ribu orang pada 2017.

Dengan angka tersebut, jumlah penduduk miskin di Aceh berada di peringkat 27 dari 34 provinsi Indonesia. Posisi Aceh persis berada di bawah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo.

(*)

Artikel ini diolah dari TribunJabar dan TribunSumsel.com