Korban Kebakaran Plumpang Diberi Santunan Rp 10 Juta, Tapi Diminta Tak Gugat Pertamina : Kami Kecewa

TRIBUNSTYLE.COM - Ada kejadian mengejutkan di tengah duka kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Salah satu keluarga korban tewas imbas kebakaran tersebut mengaku diminta tak menggugat Pertamina setelah diberi uang santunan sebesar Rp10 juta.

Rohma, salah satu keluarga korban tewas, mengaku sempat menandatangani surat pernyataan agar keluarganya tak melayangkan gugatan kepada Pertamina.

Baca juga: Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan Terseret Kebakaran Depo Plumpang, Izinkan Pembangunan Rumah

Menurut Rohma, surat tersebut ditandatangani saat mengambil jenazah orangtuanya yang menjadi korban kebakaran Depo Plumpang di RS Polri, Kramat Jati pada Minggu (5/3/2023) lalu.

Dilaporkan sebelumnya, ada 19 orang yang menjadi korban tewas terkait insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Saat itu, Rohma mengaku bahwa ia dan keluarganya tidak membaca lebih lanjut mengenai surat yang disodorkan pihak yang mengaku dari Pertamina lantaran masih dalam keadaan berduka dan ingin segera memakamkan orangtuanya.

Namun, setibanya di rumah usai pemakaman Iriana, keluarga terkejut saat membaca isi surat bermaterai tersebut.

Pasalnya isi di dalam surat itu menyatakan keluarga menerima uang santunan sebesar Rp10 juta, dengan tidak boleh ada gugatan ke Pertamina ke depannya.

Hal tersebut membuat Rohma mengaku kecewa lantaran pihak yang mengaku dari Pertamina sengaja memanfaatkan kondisi keluarga yang sedang berduka.

"Keluarga menandatangani surat itu dan terima uang Rp 10 juta karena dalam keadaan bingung saat ambil jenazah orang tua dan tidak sadar apa isi suratnya, kita kecewa," ujar Rohma saat ditemui jurnalis KOMPAS TV, Senin sore (6/3/2023), dikutip dari Kompas.tv.

Tanggapan Pertamina

Terkait dengan keluarga Rohma, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Bagian Barat, Deny Djukardi, menyatakan akan menelusurinya.

Menurut Deny, saat ini tim masih mendata ahli waris yang menjadi korban kebakaran pipa pengisian BBM di Depo Pertamina Plumpang.

"Kami akan meminta konfirmasi dengan tim kami di Plumpang, karena kami masih mendata masing-masing korban dan ahli waris," ujar Deny.

Adapun peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi pada Jumat (3/3/2023) sekitar pukul 20.11 WIB.

Dalam kejadian itu, belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar.

Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan warga mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

Baca juga: Pulang Pak Ayah Syok Ditelepon Anak saat Kebakaran Plumpang, Pilu Istri & Anak Tewas : Habis Semua

Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan Terseret Kebakaran Depo Plumpang

Sementara itu, kebakaran Depo Pertamina Plumpang menyeret tokoh politik.

Kebakaran hebat yang melanda Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, akhir pekan lalu, menyeret nama eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies Baswedan disebut bertanggung jawab karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga di sekitar lokasi kejadian.

Seperti diketahui, kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam pekan kemarin menewaskan 19 warga.

Jarak antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga jadi sorotan.

Sebagian pihak menilai, lahan dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu.

Polemik ini menimbulkan pro dan kontra. PSI dan PDIP menyalahkan Anies. Sementara PKS mendukung sang mantan gubernur.

Kritik PSI

Kebijakan Anies memberikan IMB meski warga tinggal di tanah ilegal pun dikritik Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana.

Menurutnya, Anies seharusnya merelokasi warga bukan malah menerbitkan IMB Kawasan pada 2021 lalu.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," ucapnya, Senin (6/3/2023).

Politikus termuda di DPRD DKI ini pun membandingkan Anies dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang dinilai punya ketegasan sebagai pemimpin.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok kala itu tegas meminta warga Tanah Merah pindah lantaran lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun itu dianggap tak aman.

Walau demikian, upaya Ahok merelokasi warga gagal terlaksana lantaran eks politikus Gerindra itu kalah di Pilkada DKI 2017 silam.

"Ketegasan pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," ujarnya.

William pun kini mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi supaya peristiwa serupa tak terulang lagi.

Iap pun mengingatkan Pemprov DKI untuk segera memberikan bantuan kepada para korban.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis," tuturnya.

"Dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: PASRAH Rumah Terbakar, Korban Kebakaran Plumpang Sengsara di Posko Pengungsian, Baju Ganti Tak Punya

Disalahkan PDIP

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak menegaskan bahwa Anies Baswedan juga menjadi salah satu penyebab dampak dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Sebab kata Johnny, Anies Baswedan menjanjikan ke warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang kepemilikan lahan secara resmi dan tidak memintanya untuk relokasi atau pindah.

"Ketika masa kampanye Pilkada Pilgub 2017 itu, yang saya tahu Pak Anies Baswedan menjanjikan kepada warga, kepemilikan tanah di sekitar situ," ujar Jhonny saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (6/5/2023).

Jhonny mengatakan janji Anies tersebut sebenarnya tidak mungkin, karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh Pertamina jauh sebelum mulai bermunculannya pemukiman padat penduduk di sana.

Bahkan yang lebih parahnya lagi, kata Jhonny saat itu Anies telah menandatangani fakta integritas untuk meyakinkan masyarakat terhadap janjinya itu.

Menurutnya, fakta integritas yang ditandatangani oleh Anies saat itu tidak bisa memindahkan atau memperjuangkan warga yang ada di situ.

"Nah, mungkin beliau betul-betul sebenarnya lebih kepada persoalan ya dia terima saja. Karena waktu itu ada antitesis juga yang saya dengar isu yang beredar di sana," ucap Jhonny.

Antitesis yang dimaksud Jhonny adalah apabila Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (pesaing Anies saat Pilgub 2017) terpilih, maka warga di lokasi tersebut akan digusur.

Padahal menurut Jhonny, saat itu Ahok hanya memberikan semacam jalan keluar yakni orang-orang yang tinggal di sekitar Depo Plumpang akan direlokasi ke rusun.

Karena memang berbahaya tinggal berada di dekat objek vital.

"Warga kan enggak mau. Karena memang ada janji yang sangat menggiurkan dari Pak Anies," kata Jhonny.

Ketika Anies terpilih, menurut Jhonny, Anies kebingungan untuk merealisasikan janjinya itu.

Dikarenakan tanah di lokasi tersebut adalah milik Pertamina, dan tidak bisa semata-mata memberikan bukti hak miliknya.

"Itu kan berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), jadi tidak segampang itu," kata Jhonny.

Akhirnya kata Jhonny, muncul ide dari Anies yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan.

Padahal secara faktual, kata Johnny, masyarakat sudah bisa membangun di situ tanpa izin yang diberikan oleh Anies.

"Tapi kembali lagi, sejak awal itu kan tanah Pertamina. Dan memang objek vital seperti itu tidak boleh ada pemukiman padat penduduk di sekitarnya," tandas Jhonny.

Dibela PKS

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan sudah sewajarnya tidak membuat kegaduhan atas musibah yang menelan korban jiwa 19 orang termasuk anak-anak dan puluhan korban luka bakar.

“Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Senin (6/3/2023).

Menurut Yani, informasi dari Lurah Rawa Badak Selatan, IMB yang diberikan era Anies adalah IMB kawasan, bukan IMB atas lahan untuk mengakui bangunannya.

Ia beralasan sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaanya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi legalitas itu sudah ada jauh sebelum IMB itu dikeluarkan. IMB yang dikeluarkan pun adalah IMB kawasan untuk mengakui keberadaan penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP,” paparnya.

“Maka dari itu tidak pas, kita menyalahkan siapa dan siapa, mari kita carikan solusi terbaik untuk Pertamina dan warga sekitar,” sambungnya lagi.

Politisi PKS ini juga menambahkan, bahwa musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina ini adalah yang kedua, sebelumnya terjadi di tahun 2009.

Jadi, seperti ada aspek kelalaian di Pertamina sendiri yang menyebabkan terjadinya kebakaran,

“Kok bisa sampai dua kali terjadi, jadi fokusnya ke sini, jangan melebar kemana-mana,” tegasnya.

Kalaupun tidak ada pemukiman, kebakaran di Depo BBM Plumpang yang berada di tengah kota itu tetap berbahaya sehingga perlu dipindahkan posisi Deponya agar tidak berada di tengah kota.

Baca juga: Perjuangan Lansia Selamatkan Diri dari Kebakaran Plumpang, Sesak Napas di Jalan: Asap di Mana-mana

Kebakaran Depo Plumpang

Depo Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam sekitar pukul 20.16 WIB.

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang memicu terjadinya ledakan hingga api merembet ke lokasi sekitar kejadian.

"Permukiman sendiri yang terdampak itu ada sebagian, mungkin satu RT di RW 09 dan ada di RW 01. Jumlah rumah yang termakan belum terhitung, kisarannya puluhan," ungkap Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Idrisman, Sabtu.

Sebanyak 52 unit mobil pemadam kebakaran dari lima wilayah kota administrasi, dengan jumlah 250 personel, dikerahkan untuk memadamkan Depo Pertamina Plumpang yang kebakaran.

Api baru bisa dipadamkan enam jam, pada Sabtu (4/3/2023) dini hari pukul 2.00 WIB, setelah kebakaran terjadi.

(*)

(GridHot/Anggriawan)

Sebagian artikel ini diolah dari GridHot dengan judul: Keluarga Korban Ngaku Ada Pihak Pertamina yang Sodorkan Surat Tidak Boleh Menggugat Insiden Depo Plumpang, Disuruh Tanda Tangan Saat Proses Pengambilan Jenazah