Breaking News:

Apakah Kominfo Berani Blokir Google, Twitter, Facebook, hingga Instagram 3 Hari Lagi? Ini Penyabnya

Kominfo sebut siap memblokir platform layanan digital dari luar negeri di Indonesia 3 hari ke depan.

Editor: Dhimas Yanuar
BNPB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. 

TRIBUNSTYLE.COM - Apakah Kominfo berani blokir Google, Twitter, Facebook, hingga Instagram 3 hari lagi?

Tak main-main dengan peraturan terbarunya, pemerintah ancam blokir layanan internet besar di Indonesia.

Hal ini seperti yang digaungkan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kominfo sebut siap memblokir platform digital di Indonesia seperti Google, Instagram, TikTok, WhatsApp, Netflix dan lainnya jika belum mendaftar sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik).

Jumlah PSE Asing dan Domestik di laman PSE Kominfo per 17 Juli 2022 yang telah mendaftar adalah 5.692 PSE.

Baca juga: Download File di Google Drive Sering Eror dan Gagal? Ini 4 Cara Mengatasinya, Cek Koneksi & Cache

Baca juga: Cari Tahu Selingkuhan Kekasih di Google, Wanita Ini Kaget Lihat Sosoknya: Pesonanya Bikin Insecure

Kominfo mengancam akan memblokir platform media sosial
Kominfo mengancam akan memblokir platform media sosial (Instagram)

PSE Asing sejumlah 82 dan PSE Domestik ada 5.610. 

Dari daftar PSE Asing tersebut, aplikasi seperti WhatsApp, Google, Instagram, Twitter, Telegram, Netflix, dan Facebook belum terdaftar.

Sehingga, platform digital tersebut wajib mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, paling lambat 20 Juli 2022.

Jika tidak melakukan pendaftaran Kominfo akan memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang dijadwalkan akan berlaku pada 20 Juli 2022.

Pendaftaran platform ini bertujuan agar Kominfo dapat mengawasi, mencatat, dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara aplikasi jika terjadi pelanggaran hukum.

Pendaftaran PSE ini akan mewujudkan equal playing field antara PSE dalam dan luar negeri.

Kewajiban mendaftarkan PSE ini juga bertujuan agar setiap PSE tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk soal pemungutan pajak.

Selain Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, pendaftaran PSE tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved