AS Dikritik Keras, Standar Ganda Sanksi Berat ke Rusia, Tetapi Biarkan Konflik Israel & Palestina
AS dikritik habis, standar ganda sanksi berat ke Rusia, tetapi biarkan konflik Israel dan Palestina.
Editor: Dhimas Yanuar
TRIBUNSTYLE.COM - Amerika Serikat dikritik habis, standar ganda sanksi berat ke Rusia, tetapi biarkan konflik Israel dan Palestina.
Konflik dan invasi Rusia ke Ukraina menjadi sorotan tajam barat.
Tetapi nyatanya, Amerika Serikat tutup mata terkait konflik Palestina dan Israel yang sudah lama berjalan.
Baca juga: SOSOK Munib Al-Masri, Orang Terkaya di Palestina, Punya Kekayaan Fantastis, Terkuak Sumber Uangnya
Baca juga: Simbol Huruf Z Rusia, Jadi Propaganda Baru Mendukung Invasi ke Ukraina, Ini Penjelasannya
Amerika Serikat (AS) dan sejumlah sekutu dianggap menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.
Namun, AS dan sekutu justeru tapi memblokir upaya yang sama atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Kelompok-kelompok pro-Israel di AS telah menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus mengeksploitasi penderitaan Ukraina untuk membuat persamaan yang salah.
Bulan lalu, Amnesty International bergabung dengan kelompok hak asasi manusia (HAM) lainnya menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel.
Israel dituduh melanggar hukum internasional, dengan mempraktikkan bentuk apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam "dominasi" Palestina.
Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di Tepi Barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran warga sipil Palestina.
Sementara mendesak untuk tindakan sanksi ke Rusia, AS dan pemerintah lainnya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel.
Standar ganda AS
Pada Selasa (1/3/2022), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan kepada dewan HAM PBB bahwa mereka harus mengirim "pesan tegas" kepada Vladimir Putin.
Tujuannya untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit dan bangunan tempat tinggal, dan menewaskan ratusan warga sipil.
“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, dewan ini dibuat untuk menghentikannya. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu?” ujarnya kala itu.
Namun dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan dewan HAM PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah "noda pada kredibilitas dewan" dan menyerukan agar mereka dihentikan.
Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas “pelanggaran hak untuk hidup” yang terus-menerus dan kejahatan lainnya.
Bukan hanya AS
Seperti AS, Inggris dan Kanada juga dinilai munafik karena memimpin seruan agar Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina.
Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel.
Mereka beralasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat, meskipun diakui sebagai negara oleh PBB.
Di Inggris, anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina.
“Orang-orang Palestina meminta kami untuk berbicara dan bertindak dalam gerakan yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Krimea, dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi, yang dengan sepenuh hati saya setujui.
Namun orang-orang Palestina bertanya mengapa kami (Inggris) tidak melakukan apa pun untuk mengakhiri pendudukan Israel,” katanya. Para kritikus juga menuduh badan sepak bola internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif.
UEFA mendenda tim Liga Utama Skotlandia Celtic setelah para penggemarnya mengibarkan bendera Palestina di pertandingan internasional, dengan mengatakan bahwa itu adalah simbol politik.
Sementara itu Bendera Ukraina dikibarkan secara luas pada berbagai pertandingan olahraga baru-baru ini, dengan persetujuan otoritas sepakbola. Pendukung Israel telah menolak dengan menyangkal ada standar ganda.
Sarah Leah Whitson, mantan direktur divisi Timur Tengah Human Rights Watch, mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel, termasuk melakukan kejahatan perang.
“Kami melihat bahwa bukan hanya pemerintah AS tetapi perusahaan-perusahaan AS menjatuhkan sanksi dan memboikot apa pun yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia,” katanya sebagaimana dilansir Guardian pada Senin (7/3/2022).
“Bandingkan dengan kebalikannya, ketika sanksi diberikan kepara Israel atas pelanggarannya terhadap hukum internasional, banyak negara bagian AS mengeluarkan undang-undang untuk menghukum pihak yang memboikot Israel.”
Hal itu menurutnya sangat jelas memperlihatkan bahwa “alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel, atau bahkan kepatuhan (AS) terhadap hukum internasional, adalah murni politik.”
Lara Friedman, Presiden Foundation for Middle East Peace, juga membandingkan dukungan “Negeri Paman Sam” untuk sanksi terhadap Rusia, dengan upaya Kongres AS melarang boikot di negaranya sendiri terhadap Israel atau permukimannya di wilayah Palestina.
James Zogby, Presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom bensin sebagai pembela heroik wilayah mereka, dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militan, karena melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel.
(*)
