Breaking News:

Lawan Covid19

Dinanti Masyarakat, Pemerintah Akan Longgarkan PPKM Darurat Hanya Jika Daerah Menunjukkan Hal Ini

Pemerintah akan melonggarkan PPKM Darurat di beberapa daerah hanya jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan di semua sisi. Berikut variabelnya.

Kompas.com/Ari Widodo
Ilustrasi penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali, akan dilonggarkan jika memenuhi beberapa poin. 

TRIBUNSTYLE.COM - Pemerintah akan melonggarkan PPKM Darurat di beberapa daerah hanya jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan di semua sisi. Berikut variabelnya.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan hal tersebut berdasarkan arahan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikannya dalam Siaran Pers PPKM di kanal YouTube FMB9ID_IKP pada Rabu (21/7/2021).

"Sesuai Instruksi Mendagri terbaru, pelaksanaan PPKM Level 4 ini akan berjalan sampai dengan 25 Juli 2021.

Dan atas arahan Presiden maka pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi di beberapa daerah hanya dan jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan dari semua sisi dengan merujuk pada kriteria level yang telah disepakati," kata Jodi.

Jodi mengatakan relaksasi secara bertahap bisa dilakukan jika tingkat transmisi covid-19 sudah melambat dan Bed Occupancy Rate (BOR) menurun di bawah 80% secara konsisten selama beberapa waktu tertentu.

Baca juga: Dihantam PPKM, Audi Marissa Bantah Kehidupan Artis Menyenangkan, Akui Sulit hingga Beber Fakta Ini

Baca juga: PPKM Darurat Kini Berganti Jadi PPKM Level 3 dan 4 Tergantung Insiden yang Ada, Apa Artinya?

PPKM akan
PPKM akan dilonggarkan jika memenuhi beberapa variabel (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Sebagaimana kita ketahui, lanjut dia, pengetatan secara gradual dilakukan jika tingkat transmisi covid-19 memasuki level yang tinggi dan BOR meningkat secara signifikan mendekati 80%.

Keputusan dalam pengetatan dan relaksasi, kata dia, harus memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat dan level transmisi penyakit serta kemampuan distribusi bantuan sosial yang disediakan pemerintah.

"Keputusan untuk melakukan relaksasi ataupun pengetatan adalah kombinasi dari keempat faktor di atas yang mewakili laju transmisi penyakit, kemampuan respons sistem kesehatan kita, dan kondisi psikologis masyarakt, dan kemampuan distribusi bansos," kata Jodi.

Pemerintah, lanjut dia, menentukan level 1 hingga 4 PPKM berdasarkan sejumlah hal.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Triroessita Intan Pertiwi
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved