Vaksinasi Covid-19 Sebentar Lagi, Bagi Warga DKI yang Menolak Vaksin, Bakal Kena Denda Rp 5 Juta

TRIBUNSTYLE.COM - Menjelang vaksinasi, pemerintah DKI Jakarta mengingatkan kembali, warga yang menolak vaksin bakal kena denda Rp 5 juta.

Beredar kabar bahwa vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada Januari 2021.

Meski demikan, belum diumumkan secara resmi kapan tanggal pasti pelaksanaan vaksinasi.

Vaksin Covid-19 Sinovac pun telah diistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia meski belum dapat izin edar darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia menyebutkan, distribusi ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi.

"Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan tentunya dibutuhkan suatu usaha yang besar untuk dapat mendistribusikan vaksin sampai ke titik-titik penyuntikan," kata Rizka dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Mulai Pekan Depan, Vaksinasi Gratis Covid-19 Berlangsung 4 Tahap, Simak Penjelasan Tahapannya

Baca juga: CARA CEK Daftar Penerima Vaksin Covid-19, Tahap 1 Kelompok Nakes, Akses pedulilindungi.id/cek-nik

Menjelang vaksinasi Covid-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatkan kembali soal sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin.

Hal itu, menurut Ariza, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Ariza menyebutkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Maka dari itu, masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS wajib mengikuti vaksinasi.

Ariza mengatakan akan ada sanksi bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tapi menolak disuntik vaksin.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.

"Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin," kata Ariza, Senin (4/1/2021), dikutip dari Kompas.com.

Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.

Berikut ini bunyi dari Pasal 30 tersebut.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000."

Ariza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan.

Vaksinasi tahap pertama juga menyasar asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan serangkaian persiapan, Ariza menyebutkan bahwa nantinya kapasitas vaksinasi di Ibu Kota diperkirakan mencapai 20 ribu orang per hari.

Cara Cek Daftar Penerima Vaksin Covid-19 Tahap 1

Saat ini, pemerintah sedang mengirimkan notifikasi berupa SMS blast kepada penerima vaksin Covid-19.

Para penerima yang mendapat SMS ini, mereka yang telah terdaftar pada tahap pertama.

Selain SMS, pemerintah juga menyiapkan aplikasi PeduliLindungi.

Aplikasi tersebut memuat informasi mengenai daftar penerima vaksin Covid-19 pada kelompok pertama.

Untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai kelompok prioritas, para penerima bisa kunjungi website PeduliLindungi.

Adapun cara cek calon penerima vaksinasi Covid-19 gratis yakni sebagai berikut:

1. Akses laman Peduli Lindungi dengan link https://pedulilindungi.id/cek-nik atau klik di sini.

2. Masukkan nomor NIK

3. Isi kode captcha, kemudian ketuk selanjutnya

4. Akan muncul pemberitahuan status NIK Anda terkait sudah termasuk calon penerima vaksin gratis atau belum.

Jika nama Anda tidak tercantum, ini artinya Anda belum termasuk dalam kelompok pertama penerima vaksin.

Dalam situs tersebut juga dijelaskan bagi Nakes (Tenaga Kesehatan) yang belum termasuk pada periode ini, diharapkan untuk melengkapi data berupa nama, NIK, alamat, nomor HP, dan tipe Nakes.

Kemudian dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Fasyankes yang menerangkan Anda adalah Nakes dari Fasyankes terkait.

Kemudian data tersebut dikirimkan melalui email vaksin@pedulilindungi.id.

(TribunStyle.com/Gigih Panggayuh/Nafis, Kompas.com/Rosiana Haryati)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jelang Vaksinasi Covid-19, Wagub DKI Ingatkan Sanksi Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksin".

Baca juga: POPULER Covid-19 Merajalela, Belajar Tatap Muka Dibolehkan, Kemendikbud: Orangtua Bisa Menolak

Baca juga: Ahli Epidemiologi Ingatkan Vaksin Virus Corona Bukan Solusi Ajaib Atasi Pandemi Covid-19