Breaking News:

Perangkat Desa Juga Terima Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan, Ini Penjelasan Menaker

Menetri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa perangkat desa dan pekerja borongan mendapatkan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan.

Kolase TribunStyle (Tribunnews/Jeprima, Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan)
Menaker, Ida Fauziyah (kanan), dan ilustrasi uang rupiah pecahan Rp 100.000 (kiri) 

Sementara itu, ia mengatakan terkait penyaluran subsidi gaji gelombang kedua akan berbeda dari sebelumnya.

Ilustrasi uang
Ilustrasi uang (Tribunnews/Jeprima)

Sebab, penyaluran ini akan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami harus memadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP). Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah di bawah Rp 5 juta,” kata dia.

Dilansir dari Tribun Jakarta (1/11/2020) adapun syarat untuk mendapatkan subsidi gaji adalah sebagai berikut.

Syarat Dapat Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan

3. Status pekerjaan yakni pekerja/buruh dan menerima gaji/upah.

4. Tenggat waktu kepersertaan di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020.

5. Besaran iuran progam Jamsos Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Nafis Abdulhakim
Editor: Triroessita Intan Pertiwi
Sumber: TribunStyle.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved