DKI Jakarta Akan Denda Warga yang Tolak Vaksin Covid-19, Bagaimana Jawa Barat? Ini Kata Ridwan Kamil

TRIBUNSTYLE.COM - Warga DKI Jakarta akan didenda jika menolak divaksin Covid-19, bagaimana dengan Jawa Barat? Ini penjelasan Ridwan Kamil.

Publik sedang ramai menyoroti Perda DKI Jakarta yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 5 juta terhadap warganya yang menolak untuk divaksin.

Lalu, bagaimana dengan Jawa Barat? Apakah akan menerapkan sanksi yang sama?

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Disebut Lebih Mahal di Indonesia dari Brasil, Bio Farma Tepis Kabar Itu

Baca juga: Tak Mau Tes Swab dan Vaksin Covid-19, Warga DKI Jakarta Bisa Kena Denda Maksimal Rp 5 Juta

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara terkait sanksi denda bagi warga yang menolak divaksin Covid-19.

Sementara di Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan dirinya telah menginstruksikan agar peraturan terkait denda ini dikaji mendalam secara aturan hukum.

“Nah terkait vaksin itu ada denda saya pikir itu Jakarta. Saya tadi sudah instruksikan untuk mengkaji secara aturan hukum karena apakah kalau orang menolak vaksin itu melanggar situasi seperti ini atau kita yang memaksa melanggar HAM itu juga sedang kita bahas,” ujarnya di Puskesmas Tapos, Kota Depok, Kamis (22/10/2020).

Ridwan Kamil berujar, ia lebih berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin akan tergugah dengan edukasi-edukasi dan sosialisasi yang diberikan.

“Kami berharap semua dengan kesadaran sendiri. Makanya edukasi itu menjadi penting seperti tadi
grafik orang cacar sebelum vaksin ditemukan itu tinggi sekali, tetapi setelah ditemukan itu turun kemudian sekian tahun hilang,” ungkapnya.

Terakhir, Ridwan Kamil juga berharap agar masyarakat tak mudah termakan hoaks dan provokasi yang terus bertebaran di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Semoga kesadaran itu hadir, tapi kan kita tahu selama Covid-19 ada banyak provokasi hoaks dan macam-macam, yang itu harus kita tindaklanjuti,” pungkasnya.

Kata Ridwan Kamil soal Vaksin Covid-19

Provinsi Jawa Barat ingin menjadi wilayah yang paling siap dalam manajemen koordinasi pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19.

Oleh sebab itu, Kota Depok dipilih menjadi daerah pertama yang menerima vaksin Covid-19 ini.

Hal tersebut, disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat meninjau langsung simulasi pemberian vaksin Covid-19 di Kota Depok.

“Sebelum itu (vaksin) nanti hadir, Provinsi Jawa Barat ingin menjadi Provinsi yang paling siap dalam manajemen koordinasi pelaksanaan vaksin, dimulailah di tempat yang memang kita pilih,” kata Ridwan Kamil di Puskesmas Tapos, Kota Depok, Kamis (22/10/2020).

Ridwan Kamil mengungkapkan, apabila vaksin Covid-19 yang tengah diuji ini berhasil lolos dari BPOM, maka sasaran wilayah yang diprioritaskan adalah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten.

“Karena bila vaksin nomor satu yang diimpor itu ternyata berhasil lolos uji BPOM, maka memang arahnya adalah yaitu DKI Jakarta, Jabarnya Bodebek, dan Banten, kira-kira begitu,” katanya lagi.

Ia mengakui, daerah Bogor, Depok, dan Bekasi, hingga hari ini masih menjadi penyumbang terbesar angka Covid-19 dengan persentase 70 persen per-harinya.

“Di Bodebek sendiri memang karena setiap saat, per hari ini penyumbang mayoritas 70 persen ada di Bodebek, tentulah kita akan dahulukan. Jadi beritanya untuk warga Depok kalau vaksin itu datang, warga depok kelihatannya kami prioritaskan sebagai kota pertama yang melaksanakan vaksin ini,” ucapnya.

Terakhir, Ridwan Kamil berujar bahwa vaksin yang diberikan ini tidak menjaminan 100 persen warga dapat kebal dari virus mematikan tersebut.

“Nah hasil dari statistiknya di seluruh dunia, contoh ambil penyakit cacar ya, sebelum ada vaksin itu tinggi sekali statistiknya. Setelah ada vaksin dia turun bahkan sampai sudah tidak ada lagi sekian tahun. Vaksin juga didapat bukan jaminan, gak ada di dunia ini yang dijamin 100 persen. Yang ada adalah mendekati tadi persentase mayoritas, tapi kalau disebut 100 persen saya kira terlalu takabur lah,” imbuhnya,

“Saya kira itu ya jadi kalau ditanya itu efektif, ya efektif. Tapi, tidak ada jaminan 100 persen untuk semua urusan obat atau vaksin. Kedua apakah ini halal, ini yang sedang diuji oleh tim MUI bekerjasama dengan BPOM,” pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul DKI Denda Warga yang Tolak Vaksin Covid-19 Hingga Rp 5 Juta, Jawa Barat Masih Kaji Aturan Hukumnya dan Ridwan Kamil: Vaksin Tak Jamin 100 Persen Warga Kebal Covid-19