Profil Singkat Silvany Pasaribu, Diplomat Muda yang Permalukan Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

TRIBUNSTYLE.COM - Sosok Silvany Austin Pasaribu mendadak menjadi perbincangan setelah ia mempermalukan perwakilan Vanuatu dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB).

Silvany Austan Pasaribu mengatakan bahwa Vanuatu dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia terkait Papua.

Dalam sidang umum PBB yang digelar Sabtu (26/9/2020), Silvany sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwaklian warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilontarkan Vanuatu terhadap Indonesia.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany dalam sidang tersebut.

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

• Anak-anak di Hutan Wasur, Papua Hidup di Rumah Luas, Apa Maksudnya? Soal Kelas 4-6 SD Belajar TVRI

• Diduga Kompori Separatisme Papua, Vanuatu Dipermalukan Indonesia di PBB, Aib Vanuatu Balik Dibongkar

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Atas aksinya tersebut, Silvany pun mengundang decak kagum publik di Tanah Air dan membuat publik penasaran terhadap sosoknya.

Dikutip dari situs kemlu.go.id, Silvany Austin Pasaribu menjabat sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi I Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York, Amerika Serikat.

Ia merupakan salah satu diplomat muda Indonesia yang bertugas di sana.

Dikutip dari Tribunnews, Silvany merupakan lulusan Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat.

Ia lantas berkarier di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan mendapat gelar S2 setelah berkuliah magister di Universitas Sydney, Australia.

Silvany juga pernah bertugas sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris sebelum bertugas di Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York.

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 2018, Silvany masih tergolong pegawai baru Kemenlu.

Meskipun demikian, ia sudah terjun menjadi liaison officer (LO) dalam acara tersebut.

Publik, khususnya di media sosial, banyak yang memuji kepiawaian Silvany tersebut, salah satunya pujian di akun Twitter @Lundayee.

" Diplomat RI di sidang umun PBB. Catet! Bukan Haikal, bukan Fadli, bukan Andre, juga bukan KAMI. Tapi, Silvany Agustin Pasaribu," tulis dia.

"Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu, tegas saat menjawab tudingan PM Vanuatu di sidang majelis umum PBB. Top sih Mbak satu ini," tulis akun lainnya, @Rheinoarie.

Diduga Kompori Separatisme Papua, Vanuatu Dipermalukan Indonesia di PBB, Aib Vanuatu Balik Dibongkar

Diduga kuat mengompori dan mendukung aksi separatisme di Papua, Vanuatu dipermalukan diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, di Sidang Umum PBB. 

Vanuatu diminta berkaca pada kesalahan dan aib diri sendiri tak perlu sibuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia yang selalu diulang hampir tiap tahun di forum PBB. 

Apa aib Vanuatu yang dibongkar diplomat Indonesia? 

Awalnya, diplomat Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah.

Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.

Silvany balik meminta Vanuatu berkaca pada kekurangan diri sendiri. 

Dalam jawabannya, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.

Dalam negeri Vanuatu sendiri masih isu-isu diskriminasi masih banyak terjadi dan dikeluhkan rakyat sendiri.

Sehingga miris bila Vanuatu sibuk urusi dalam negeri negara lain. 

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia.

Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan masih berlanjut hingga saat ini.

Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

“Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik,” ujar dia.

Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.

"Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," kata Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.

(Kompas.com/Deti Mega Purnamasari).

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB"