Viral Hari Ini

PBB: Klaim China Atas ZEE Laut Natuna Tidak Sah, Pakar Beri 4 Alasan Indonesia Tidak Bernegosiasi

Berita viral hari ini - PBB: 'Klaim China atas ZEE laut Natuna tidak sah'. Pakar beri 4 alasan mengapa Indonesia tidak negosiasi soal Natuna.

PBB: Klaim China Atas ZEE Laut Natuna Tidak Sah, Pakar Beri 4 Alasan Indonesia Tidak Bernegosiasi
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Tim Satgas Anti Ilegal Fishing 115 bersama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menenggelamkan tiga kapal asing penangkap ikan, di Perairan Belawan, Sumatera Utara, Sabtu (1152019). Penenggelaman tiga kapal berbendera Myanmar, Malaysia dan Thailand, di area laut Belawan tersebut bersamaan dengan penenggelaman kapal di Kepulauan Natuna. 

TRIBUNSTYLE.COMBerita viral hari ini - PBB: 'Klaim China atas ZEE laut Natuna tidak sah'. Pakar beri 4 alasan mengapa Indonesia tidak negosiasi soal Natuna.

Tensi hubungan Indonesia China dalam beberapa hari terakhir sedang melalui hawa panas dingin.

Hal ini dikarenakan insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard terdeteksi masuk ke Zona Eksklusif Ekonomi ( ZEE) Natuna secara ilegal.

Tak hanya kapal nelayan, kapal penjaga pantai atau coast guard negara itu juga terang-terangan masuk dan mengawal penangkapan ikan secara ilegal.

Mantap! Lakukan Kunjungan ke Natuna, Foto Menteri Susi Ngopi Bareng Warga Buat Netter Kagum!

Viral Video Boneka Berjalan Terekam CCTV Terlanjur Buat Takut, Terbongkar Trik Rahasianya

Pemerintah Beijing mengklaim kalau kapal nelayan dan coast guard tak melanggar kedaulatan Indonesia.

Dasar yang dipakai Negeri Tirai Bambu ini mengklaim bahwa perairan Natuna memasuki wilayah Laut China Selatan sebagai sembilan garis putus-putus atau nine dash line.

Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dasar klaim wilayah China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebenarnya sudah dipatahkan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 silam.

Ini bermula setelah negara tetangga Indonesia, Filipina, mengajukan mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan | (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pasukan yang terlibat yakni sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak lima unit kapal.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan | (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pasukan yang terlibat yakni sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak lima unit kapal. (DOK TNI)

Kabar Bu Dendy yang Dulu Viral Karena Menghujani Wanita Lain dengan Uang, Kini Hidup Mewah

VIRAL VIDEO Kronologi Suami Nekat Robohkan Rumah Pakai Ekskavator, Istri Minta Cerai, Gagal Mediasi

PCA telah membuat putusan mengenai sengketa di Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina, meski Beijing secara tegas menolak putusan PCA itu.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Dhimas Yanuar Nur Rochmat
Editor: Amirul Muttaqin
Sumber: TribunStyle.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved