Penolakan Ormas Atas DWP yang Diselenggarakan Kembali di Jakarta Setelah Sebelumnya di Bali
Penolakan Ormas Atas DWP yang Diselenggarakan Kembali di Jakarta Setelah Sebelumnya di Bali
Penulis: Nafis Abdulhakim
Editor: Archieva Nuzulia Prisyta Devi
lihat foto
TRIBUNSTYLE.COM - Djakarta Warehouse Project (DWP) rencananya akan hadir lagi di Jakarta setelah mengungsi ke Pulau Dewata Bali sebelumnya. Namun, kembalinya DWP ke Jakarta membuat sejumlah massa tidak setuju dengan itu.
Dilansir dari Kompas.com, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam (GPI) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta pusat.
Tak hanya itu, mereka memblokade jalan dan membakar ban bekas.
Massa ini menolak penyelenggaraan DWP 2019 dengan menutup jalan menggunakan spantung yang dibentangkan di tengah jalan.
Alhasil, pengendara yang melewati depan balai kota harus menghentikan kendaraannya akibat massa yang berdemonstrasi tersebut.
Petugas keamanan balai kota beserta polisi pun menyuruh massa untuk membubarkan diri.
Komandan Gerakan GPI Irwan AHN mengatakan, ormasnya akan tetap melakukan aksi hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan DWP.
Ia menganggap acara tersebut merupakan acara maksiat.
"Itu acara maksiat, kalau sampai gubernur mengizinkan berarti gubernur suka maksiat," kata Irwan dari atas mobil komando, Kamis (12/12/2019).
Irwan menyebutkan, Jika Anis tetap mengijinkan acara tahunan tersebut tetap terlaksana, pihak GPI akan berunjuk rasa selama acara tersebut berlangsung.
"Saya pastikan akan bawa saudara-saudara lainnya untuk datang berunjuk rasa di sini menolak maksiat," tuturnya.
Diketahui, massa GPI meminta Anies membatalkan atau mencabut izin pelaksanaan DWP.
Massa membawa spanduk bertuliskan "Gubernur pilihan umat pro maksiat, tolak konser maksiat DWP 2019".
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengomentari unjuk rasa yang menolah DWP diselenggarakan di Jakarta.
Menurut dia, konser tahunan DWP seharusnya tidak ditolak karena merupakan pemasukan pajak hiburan bagi DKI Jakarta.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir.
Dan itu bukan setahun ini saja, sudah bertahun-tahun ini dia kan kerja di situ, di hajat akhir tahun ya. Dan ini pendapatan," kata Prasetio di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).
Politisi PDI-P ini bingung lantaran DWP ditolak oleh sejumlah organisasi masyarakat, padahal acara ini sudah diselenggarakan bertahun-tahun.
Ia pun akan meminta Komisi C DPRD DKI yang menaungi bidang keuangan untuk mengawasi pendapatan dari penjualan tiket DWP.
"Termasuk profit untuk DKI.
Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana, bagaimana laporan keuangannya.
Keuangannya kan dari tiket, tiket kan bukan kecil pendapatannnya, besar," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2019).
• Triple M! Nonton DWP, Millendaru Diapit 2 Aktor Ganteng Ini, Greget!
• 5 Fakta Zedd Line Up DWP 2019 Hari Pertama, Dulu Drummer Band Metal Kini Jadi DJ Terkenal
• 5 Fakta Martin Garrix Line Up DWP 2019 Hari Pertama, DJ Muda yang Sukses di Usia 17 Tahun
Mereka menuntut Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan ijin DWP diselenggarakan di Jakarta pada 13-15 Desember 2019.
Mereka juga meminta Anis untuk menghilangkan kemaksiatan di DKI Jakarta karena acara tersebut berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".
"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup.
Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya.
Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman. (TribunStyle.com/Nafis Abdulhakim)
Tapi, lagi-lagi pelaksanaan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) mendapat penolakan dari sekelompok orang.
Kevin Wiyarnanda selaku PR dan Media Relations Officer Ismaya Live menanggapi penolakan dari sejumlah ormas.
"Semua orang berhak untuk mengutarakan opini atau pendapat masing-masing," kata Kevin lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (13/12/2019).
Kevin juga menyampaikan kesiapan pihak Ismaya sebagai penyelenggara menyambut pergelaran ke-11 DWP yang digelar di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.
"Djakarta Warehouse Project 2019 siap menyambut pencinta musik dari seluruh dunia mulai hari ini hingga Minggu. Semoga gelaran DWP yang ke-11 ini lancar, aman, dan tertib sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, dalam dua hari terakhir, pada 11 dan 12 Desember 2019, pengunjuk rasa mendatangi Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan DWP.
"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memanggil penyelenggara dan mereka sudah memberikan komitmen tertulis yang menyatakan bahwa taat melaksanakan ketentuan," ucap Alberto dalam konferensi pers Izin Penyelenggaraan Konser Musik DWP, di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019). (Kompas.com/Rintan Puspita Sari)
• 5 Fakta Zedd Line Up DWP 2019 Hari Pertama, Dulu Drummer Band Metal Kini Jadi DJ Terkenal
• 5 Fakta Martin Garrix Line Up DWP 2019 Hari Pertama, DJ Muda yang Sukses di Usia 17 Tahun
