Breaking News:

Berita Populer

POPULER - Deretan Fakta Program Pengganti Ujian Nasional, Nadiem Makarim Sebut Kelebihan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan membuat program yang menggantikan Ujian Nasional yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang.

YouTube Kemendikbud RI/Kompas.com
Rencana Nadiem Makarim hapus ujian nasional 

Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," kata Nadiem.

3. Penyederhanaan RPP

Tekait penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

"Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," kata Nadiem.

4. Zonasi lebih fleksibel

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Menurut Nadiem, Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Mendikbud.

Dengan adanya empat arah kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. "Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," tuturnya.

Sumber:  https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/11/13091211/4-gebrakan-merdeka-belajar-mendikbud-nadiem-termasuk-penghapusan-un?page=all#page2

 Apa Maksud Gelar Lc yang Disandang Ustaz Abdul Somad? Simak Penjelasan dan Riwayat Pendidikannya

 Alyssa Soebandono Berniat Lanjutkan Pendidikan S3, Dude Harlino Langsung Beri Lampu Hijau

Ikuti kami di
Penulis: Anggie Irfansyah
Editor: Triroessita Intan Pertiwi
Sumber: TribunStyle.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved