Program Wajib Militer Diusulkan Dibentuk di Indonesia oleh BPK, Bagaimana Tanggapan Menhan?

Program Wajib Militer Diusulkan Dibentuk di Indonesia oleh BPK, Bagaimana Tanggapan Menhan?

TRIBUNSTYLE.COM - Program Wajib Militer diusulkan jadi kenyataan diterapkan di Indonesia.

Setidaknya hal tersebut sudah diusulkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (17/6/2019) BPK mengusulkan pembetukan program wajib militer kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

• Daftar Nama Penumpang Pesawat Lion Air JT610, Ada Pegawai BPK dan Kemenkeu

• 5 Tips Bedakan BPKB Asli Atau Palsu, Perlu Waspada Buat Kalian yang Beli Kendaraan Bekas

• Pendaftaran CPNS BPK 2018 via sscn.bkn.go.id, Simak Jadwal dan Formasi Lengkapnya

"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata anggota BPK, Agung Firman Sampurna, seusai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dimana LHP tersebut atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin ini.

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan, dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

Agung menilai program wajib militer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat.

"Sudah waktunya bagi kita meningkatkan pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer," kata Agung.

Di tempat yang sama, Menhan Ryamizard Ryacudu menyambut baik usulan tersebut. Namun, usulan itu tidak mudah untuk dilakukan.

"Enggak mudah itu ya, itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja, tapi dari Kemhan belum memikirkan itu dulu," kata Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini menjelaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan terhadap bela negara.

Hal itu seperti menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Itu perlu ditanamkan kepada seluruh warga negar. Kalau bela negara itu bagaimana jiwa, pemikiran kita ini tidak berubah, yaitu NKRI dengan dasarnya Pancasila dan UUD 1945 itu dipatrikan terus di dada, benak, tertutama prajurit, kemudian rakyat karena pernag kita adalah perang mindset," kata Menhan.

(Tribunstyle.com/Candra Isriadhi)

Yuk Like Facebook dan Subscribe YouTube Channel TribunStyle.com: