Pilpres 2019
SURVEI TERBARU Elektabilitas Capres 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto Setelah Debat Ke-2 Pilpres 2019
SURVEI TERBARU Elektabilitas Capres 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto Setelah Debat Ke-2 Pilpres 2019
Penulis: Agung Budi Santoso
Editor: Agung Budi Santoso
lihat foto
TRIBUNSTYLE.COM - Bagaimana Debat Ke-2 Capres 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto yang berlangsung Minggu malam 17 Februari 2019 mempengaruhi tingkat elektabilitas atau popularitas Calon Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto?
Ternyata masyarakat sangat fokus memperhatikan setiap ungkapan, statemen, gaya taktis menjawab serta gaya menyerang Calon Presiden Jokowi maupun Calon Presiden Prabowo Subianto terhadap lawannya.
Pemirsa pun menarik kesimpulan siapa paling cemerlang saat Debat Ke-2 Capres 2019 Jokowi vs Prabowo yang berlangsung Minggu malam 17 Februari 2019 tadi malam.
Lantas siapa paling memiliki ide cemerlang? Temukan jawabannya di akhir tulisan ini ...
• Jokowi: Prabowo Miliki Ratusan Ribu Hektar Tanah di Kaltim, Aceh Tengah, Ira Koesno: Itukah Skakmat?
• Hasil Survei Elektabilitas Capres 10 Lembaga, Cek Selisih Angka Jokowi - Maruf vs Prabowo - Sandiaga
• 6 Fakta Ledakan GBK saat Debat Capres, Asal Ledakan, Korban, hingga Video Detik-detik
Yang pasti, serang menyerang serta adu bertahan dilakukan masing-masing kubu.
Capres 2019 Prabowo Subianto misalnya, menyoal mengapa pemerintah masih mengimpor beras, padahal produksi di dalam negeri cukup.
Capres 2019 Jokowi lantas menjawab, betul produksi beras Indonesia sebenarnya sudah surplus (kelebihan produksi) 3 juta ton lebih.
Bahwasanya masih mengimpor, kata Jokowi, tujuannya untuk stabilitasi harga beras, serta persediaan waspada bencana.
Jokowi bahkan menyebut, tahun 1984, ketika Presiden Soeharto mencapai sukses swasembada beras, saat itu produksi beras nasional 21 juta ton per tahun.
Kini di era pemerintahannya, produksi beras nasional 33 juta ton per tahun.
Sementara tingkat konsumsinya sekitar 28-29 juta ton.
Artinya produksi melebihi kebutuhan nasional.
"Lantas mengapa masih impor beras? Ya karena untuk stabilisasi harga, untuk persediaan waspada bencana," tegas Jokowi.
Kalau Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Janjikan Percepatan Strategi Sejahterakan Rakyat
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat memuji calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atas capaiannya di bidang infrastruktur.
Hal tersebut ia lontarkan dalam debat capres, saat memaparkan visi dan misi.
Meski demikian, Prabowo memastikan dirinya akan mempercepat pembangunan ketimbang Jokowi jika dirinya terpilih sebagai presiden nantinya.
"Saya tawarkan strategi yang lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan Indonesia," ujar Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Meski mengapresiasi, namun Prabowo menilai kinerja pemerintah kurang efisien.
Banyak infrastruktur yang dikerjakan dengan tanpa pertimbangan lebih jauh dan grasak grusuk.
• 5 Fakta Ledakan di Debat Capres Jokowi vs Prabowo, Diduga Dilempar dari dalam Mobil Hingga Dampaknya
• Tommy Tjokro Curi Perhatian, Kecantikan Istrinya Juga Jadi Sorotan, Cinlok di Abang None Jakpus
Prabowo mengatakan, tiga masalah utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara adalah pangan, energi, dan air.
Jika berhasil memenuhi tiga unsur tersebut, maka bisa disebut negara yang berhasil. Ia mengatakan, konstituen di lapangan banyak mengeluhkan soal harga pangan yang bergejolak.
Selain itu, Prabowo juga memperhatikan kesejahteraan para pelaku industri pangan mulai dari petani, nelayan, hingga produsen dengan memastikan imbal hasil yang didapat.
Hal lain yang disorot Prabowo adalah tingginya tarif listrik saat ini. Ia menjanjikan harga listrik akan turun jika menjabat presiden nantinya.
"Kami akan turunkan harga listrik, harga makanan pokok, dan menyiapkan pupuk berapapun yang dibutuhkan kami akan siapkan sampai petani," kata Prabowo.
Pengamat: Prabowo Kurang Ide Saat Debat Ke-2 Capres 2019
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dinilai hampir tidak memiliki ide baru jika dirinya terpilih dalam debat keduaPemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu diungkapkan Analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Menurutnya, Prabowo hanya memaparkan sedikit saja inovasi kebijakan jika ia memimpin.
"Sedikit saja yang muncul dari Prabowo, yaitu menyelamatkan lingkungan hidup akan dipisah antara menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup," ujar Ubedilah kepada Kompas.com, Senin (19/2/2019).
Saat debat, Prabowo menilai dua bidang tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga tidak dapat disatukan seperti sekarang.
"Saya akan pisahkan. Menteri kehutanan kok dijadikan satu dengan lingkungan hidup?" ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kementerian bidang lingkungan hidup seharusnya mengawasi kementerian kehutanan.
Dengan demikian, pengawasan terkait pelanggaran izin di bidang kehutanan dapat diawasi dengan ketat.
Ide baru Prabowo lainnya, lanjut Ubedilah, adalah dirinya yang akan membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani perikanan dan kelautan.
Dia menjelaskan, ide-ide yang disampaikan Prabowo masih terlalu sedikit, padahal dalam debat tadi malam ia memiliki sisa waktu yang cukup untuk menyampaikan gagasanya.
"Prabowo tampak terlalu santai dan kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Bahkan ada dua kali kesempatan untuk Prabowo yang tidak dimanfaatkan waktunya dengan baik tetapi mengatakan cukup," ungkapnya kemudian.
Di sisi lain, seperti diungkapkan Ubedilah, Prabowo juga memiliki kelemahan dalam debat kedua dengan tidak menghadirkan pertanyaan yang tajam terkait energi, pangan, sumber daya alam (SDA), infrastruktur, dan lingkungan hidup.
Survei Elektabilitas Jokowi vs Prabowo Setelah Debat Ke-2 Capres
Dan berikut ini TribunStyle.com pantau tingkat popularitas Capres 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto setelah Debat Ke-2 Capres 2019 Jokowi vs Prabowo berakhir Minggu malam 17 Februari 2019.
Survei elektabilitas / Popularitas Capres 2019 ini dikutip dari survei media sosial yang digelar PoliticaWave.com.
Data berdasar arus obrolan di media sosial soal performa Capres 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto saat adu gagasan dan adu wacana, serta ide dan solusi.
TribunStyle.com mengutip data PoliticaWave hingga tertanggal 17 Februari 2019 malam :
Trend of Awareness
Jokowi-Amin : 355.104
Prabowo-Sandi: 325.133
Elektabilitas Kandidat
Jokowi-Amin: 677,511
Prabowo-Sandi: 613.415
Share of Awareness
Jokowi-Amin: 1.286.533 (57,7 %)
Prabowo-Sandi: 1.023.087
Share of Citizen
Jokowi Amin: 198.403 (59,1 %)
Prabowo-Sandi: 137.423 (40,9 %)
(TribunStyle.com/ Agung BS)
Diolah dari Sumber:
Jokowi: Prabowo Miliki Ratusan Ribu Hektar Tanah di Kaltim, Aceh Tengah, Ira Koesno: Itukah Skakmat?
TRIBUNSTYLE.COM - Ira Koesno bertanya 'Apakah itu skak mat untuk Prabowo?'
Pertanyaan itu meluncur dari bibir Ira Koesno terkait statemen Calon Presiden 2019 Jokowi yang menyebut Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto memiliki lahan yang sangat luas di luar Jawa saat Debat Ke-2 Calon Presiden 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Minggu malam 17 Februari 2019.
Tepatnya seluas 220 ribu hektar di Kalimantan Timur / Kaltim dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah.
Ira Koesno melancarkan pertanyaan tersebut karena topik soal kepemilikan tanah Prabowo di luar Jawa itu jadi bahasan ramai di media sosial.
Begitu Debat Ke-2 Calon Presiden 2019 Jokowi vs Prabowo Subianto usai, media sosial riuh dengan bahasan soal tanah Prabowo yang disentil Jokowi.
• Debat Ke2 Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Perbandingan Survei Capres: CRC, Charta, Populi, Y-Publica
• Jokowi Bagikan Momen Sedah Mirah Digendong Iriana Hanya dengan Kain Jarik, Gimana Penampilannya?
• Viral Momen Jokowi Gendong Sedah Mirah, Paras Cantik Sang Cucu Dibilang Lebih Mirip Bobby Nasution
Warganet mengait-ngaitkan dengan momentum pemerintahan Presiden Jokowi yang gencar membagi-bagikan sertifikat tanah.
Ya, sertifikasi tanah memang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi.
Karena itu, ketika kepemilikan tanah yang sangat luas disentil di debat Capres, topik ini jadi ramah dibahas.
Ira Koesno pun menjadikan ini sebagai bahasan untuk diklarifikasi ke kubu Calon Presiden Prabowo Subianto yang diwakili Faldo Maldini yang juga Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional / PAN.
Lalu di saat yang sama ditanggapi Ryan Ernest, politikus muda Partai Solidaritas Indonesia / PSI.
Ira Koesno membahas khusus hal tersebut di ulasan pasca Debat Capres 2019 di Trans 7.
"Apakah itu skak mat buat Pak Prabowo?" tanya Ira Koesno kepada Faldo Maldini dari kubu Paslon 02, TribunStyle.com kutip dari Trans 7.
Faldo Maldini tentu saja membantah.
Ia membeberkan alasan panjang bantahannya yang mengatakan, pengelolaan tanah oleh Prabowo sejak lama transparan dan tak ada masalah.
Sebaliknya, Ryan Ernest menyebut, kepemilikan tanah ratusan ribu hektar oleh Prabowo kontras dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang gencarkan program sertifikasi tanah.
Disorot Jokowi ke Prabowo di Debat ke-2 Capres 2019
Seperti diketahui, Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyebut pesaingnya, Prabowo Subianto memiliki lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam sesi ketiga Debat Kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).
Sesi tersebut adalah membahas secara khusus tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Sertifikat tersebut dibagikan sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan dari reforma agraria.
Selain itu, pembagian sertifikat juga memiliki dampak positif dari segi hukum dan ekonomi kepada penerimanya, imbuh Jokowi.
Pasalnya, sertifikat tersebut bisa dijadikan sebagai agunan saat ingin mendapatkan modal di bank.
"Agar mereka memiliki hak hukum atas tanah mereka sendiri."
"Sisi hukum ada, sektor keuangan mereka juga memiliki."
"Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria," kata Jokowi, seperti dikutip TribunSolo.com yang mengutip Debat Capres 2019 di berbagai stasiun TV.
Pemaparan Jokowi tersebut ditanggapi oleh Prabowo dengan menyebut bahwa permasalahan bangsa bukan hanya soal pendistribusian lahan.
Tetapi minimnya lahan di masa depan.
Karena menurut Prabowo, penduduk jumlahnya bertambah, sedangkan lahan tidak bertambah jumlahnya.
"Tak ada lagi lahan untuk kita bagi, kami strateginya beda," kata Prabowo Subianto.
Di penutup tanggapannya, Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33, yang mana sumber daya alam harus dikuasai oleh negara.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi sontak menyebut bahwa Prabowo memiliki lahan ratusan ribu hektar di beberapa daerah.
"Saya tahu, Pak Prabowo memiliki lahan luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektar," kata Jokowi.
"120 ribu hektar di Aceh Tengah."
"Bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," pungkas Jokowi.
Bantahan Prabowo
Prabowo kemudian memberikan klarifikasi dalam sesi penutup Debat Capres Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Minggu (17/2/2019) malam.
"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," ujar Prabowo seperti dikutip dari tayangan live KompasTV.
Karena merupakan HGU, menurut Prabowo, sewaktu-waktu tanah tersebut bisa diambil kembali oleh negara.
"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua." kata dia, dikutip Tribunnews.com .
Namun demikian, Prabowo menyatakan tak akan mengembalikan tanah itu jika hanya nantinya jatuh ke orang asing.
"Tapi, daripada jatuh ke orang adsing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkasnya.
Lantas apakah yang dimaksud dengan HGU.
TONTON JUGA:
Mengutip artikel di Kompas.com pada 11 Mei 2013 yang ditulis oleh praktisi hukum dan pengasuh situs Legalakses.com, Dadang iskandar, berikut penjelasan tentang HGU:
Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Lalu, apa bedanya dengan hak pakai?
HGU hanya dapat diberikan untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar, serta terhadap HGU tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
HGU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun, misalnya untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman berumur panjang.
Atas permintaan pemegang hak, dan dengan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun.
Berikut beberapa hal perlu Anda ketahui tentang HGU:
- Minimal 5 hektar
HGU hanya dapat diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5 hektar.
Jika luas tanah yang dimohonkan HGU mencapai 25 hektar atau lebih, maka penggunaan HGU-nya harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman.
- WNI Hak Guna Usaha diberikan berdasarkan Penetapan Pemerintah
Pihak yang dapat mempunyai HGU adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- Tak dimiliki asing
HGU tidak dapat dimiliki oleh orang asing dan badan hukum asing.
Pemberian HGU kepada pada badan hukum bermodal asing hanya dimungkinkan dalam hal diperlukan berdasarkan undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.
- Syarat pemberian HGU
Adapun syarat-syarat pemberian HGU, demikian juga peralihan dan penghapusannya, harus didaftarkan.
Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat. (TribunStyle.com/*)
