Ternyata Kewajiban Penayangan Video Rapat di Youtube ada Dalam Pergub! Sandiaga Ubah Aturan Lagi?

TRIBUNSTYLE.COM - Masa pemerintahan Pemerintahan Provinsi DKI (Pemprov DKI) di era Ahok lalu kerap melahirkan inovasi yang cukup unik.

Salah satunya pemanfaatan media Youtube.

Melalui media kekinian satu ini, Pemprov DKI biasa menggunakannya untuk mengunggah video Rapat Pimpinan (Rapim).

Maksud dari inovasi ini sendiri adalah untuk memberikan transparansi di era kepemerintahan era sosok Basuki Tjahaja Purnama tersebut.

Melalui pengunggahan video rapim di Youtube, masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana kinerja para pengabdi negara untuk meayani warga.

• Beda dengan Era Transparansi Ahok,Pemprov DKI Tak akan Unggah Lagi Video Rapim! Ini Alasan Sandiaga

Sayangnya, video-video rapim di channel Youtube milik Pemprov DKI ini sepertinya akan segera menghilang dari peredaran internet.

Pasalnya, pemprov DKI berencana untuk tidak mengunggah video rapim di Youtube lagi di era Anies-Sandi!

Kebijakan kontroversial ini pun dijelaskan oleh sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Ada beberapa alasan bagi Sandiaga untuk tidak mengunggah video rapim ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta lagi.

Alasan pertama disampaikan sabtu kemarin (9/12/2017)

Melansir dari kompas.com, Bagi Sandiaga, maksud dan pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dengan video itu perlu dipertanyakan.

"Kami lihat dari segi efektivitas, rapim kalau mau diangkat message-nya apa yang mau kita angkat?" ujar Sandiaga di Kantor Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).

Kata Sandi, dia tidak ingin menggunakan chanel yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memecah belah. 

Dia khawatir ada isu yang sedang dibahas di rapim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Enggak ada sebetulnya yang memicu, tapi misalnya ada isu RT/RW segala macam itu kan jadi perdebatan. Kebijakannya belum final tapi sudah dikritisi, dispekulasikan," ujar Sandiaga di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).

Sandiaga tidak mau ada keributan atas kebijakan-kebijakan Pemprov DKI akibat video itu.

Apalagi kebijakannya belum final dan masih dalam proses.

"Prosesnya masih jalan, belum ada yang diputuskan," kata Sandiaga.

Sandiaga juga merasa khawatir ada isu yang sedang dibahas di rapim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

• 5 Kebijakan Era Anies-Sandi ini Dinilai Pengamat Buat DKI Jakarta Kian Mundur dari Daerah lainnya!

"Kami enggak mau mem-push sesuatu yang kami khawatirkan bisa memecah belah warga. Ini sudah memasuki Natal dan tahun baru, gunakan kesempatan ini untuk merangkul semua," kata Sandiaga.

"Jangan mengangkat isu-isu yang berpotensi menjadi cibiran, ejek mengejek antara masyarakat," tambah Sandi.

Tak hanya soal isu memecah belah, Sandiaga juga tak ingin video rapim diunggah lagi di Youtube karena potensi terjadinya meme.

Menurut Sandiaga, dirinya dan Anies tak mau video-video tersebut dijadikan meme oleh para netizen.

"Kalau digunakan untuk dijadikan meme, videonya diedit-edit, baik oleh yang mendukung kami atau yang belum mendukung, akhirnya jadi perpecahan," katanya ditemui di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).

Sandiaga mengaku belajar dari video rapat pertamanya yang diunggah di YouTube. Video itu, lanjut dia, jadi bahan saling ejek, baik oleh yang tidak mendukung Anies- Sandi maupun yang mendukung.

"Kemarin bilang, 'Tuh, gubernur kita enak ngomong-nya santun.' Itu memicu, yang sebelah sini, 'Nggak, ini enggak tegas,'-lah segala macam. Ayolah teman-teman kita dewasalah sedikit," ujar Sandiaga.

Pada prinsipnya, kata Sandiaga, dirinya dan Anies ingin ada keterbukaan.

Namun, jika akhirnya hanya digunakan sebagai bahan cibiran, dirinya memilih membatasi akses warga.

Menurut Sandiaga, semua video rapat tersimpan dengan baik dan akan diunggah suatu hari.

Dia meminta masyarakat menyudahi provokasi antarsesama.

"Ini kita punya waktu cukup untuk membangun bangsa. Kalau kita gunakan energi kita untuk saling menyerang enggak akan ada habisnya. Jadi, saya ingin mulai suatu yang baru," katanya.

Bila menilik lebih dalam, penghentian tayangan video rapim di Youtube oleh Sandiaga Uno ini sebenarnya melanggar peraturan gubernur (pergub) sebelumnya!

Ternyata, kebijakan menayangkan video-video rapat agar bisa dilihat publik diatur dalam peraturan gubernur.

Pergub tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 16 Agustus 2016.

Pergub yang dimaksud adalah Pergub 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.

Pergub itu bisa diakses melalui laman jdih.jakarta.go.id milik Pemprov DKI Jakarta.

Media berbagi video yang biasa digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta saat itu adalah YouTube. Pemprov DKI Jakarta memiliki akun YouTube resmi bernama Pemprov DKI Jakarta.

Pada Pasal 2 poin kedua pergub tersebut, tertulis tujuan penayangan video untuk menjamin hak warga agar bisa mengetahui proses kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alasannya.

Selain itu juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Penayangan video rapat juga bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 4 pergub ini, diatur mekanisme penayangannya. Penayangan video dilaksanakan paling lama 3 hari setelah pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kedinasan.

Namun, kini Pemprov DKI Jakarta tidak lagi mengunggah video rapat pimpinan maupun rapat kedinasan lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan mengunggah video rapat ke akun YouTube lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Banyak pihak yang menjadikan video itu sebagai meme, baik yang mendukung maupun tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga mereka saling memprovokasi.

"Kami melihat manfaat dan mudaratnya. Kemarin mengunggah (video rapim) pertama itu jelas sekali mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya," ujar Sandiaga.

(TribunStyle.com/ Bobby Wiratama)