Fakta-fakta Pembengkakan Biaya Era Gubernur Anies Sandi yang Disorot Publik

TRIBUNSTYLE.COM -  Gubernur baru Jakarta Anies Baswedan merombak sejumlah kebijakan yang diterapkan di era gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Beda kebijakan tentu berimplikasi pada perbedaan anggaran/ biaya.

Berikut sejumlah fakta perbedaan anggaran era Anies dibanding Ahok, khususnya terkait pembengkakan anggaran. Tentu, Anies punya alasannya. 

1. Anggaran TIm Gubernur Bengkak 12 Kali Lipat 

Anggaran tim gubernur bengkak dari angka Rp 2,3 Miliar menjadi Rp 28 Miliar?

Tentu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disorot dan dikritik seperti itu tak tinggal diam.

Ia angkat suara terkait anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang diusulkan Rp 28 miliar pada R- APBD 2018. Menurut Anies, anggaran itu untuk memastikan orang-orang yang membantunya dibiayai APBD, bukan dana perusahaan swasta.

"Jadi, alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Melalui pembiayaan APBD, kata Anies, orang-orang yang bekerja dengan gubernur tidak bergantung pada dana pihak lain. Menurut Anies, hal ini sangat penting.

Orang-orang yang memberi masukan kepada gubernur tidak boleh bergantung pada pihak swasta. Apalagi, orang-orang ini juga ikut memberi masukan dalam pengambilan keputusan gubernur.

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, dan membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi," ujar Anies. 

Anies mengatakan, anggaran DKI Jakarta mencapai Rp 77 triliun. Butuh tim yang mengelola secara serius. Anies mengatakan, tim gubernur ini akan mempercepat pembangunan.

 Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017). Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar. 

Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang. Satu bulan mereka digaji Rp 24.930.000 selama 13 bulan sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar. 

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar. 

2. Anggaran Kunker DPRD DKI Rp 107 Miliar, yang Ikut sampai 7.752 Orang

Anggaran untuk kunjungan kerja anggotaDPRD DKI Jakarta pada RAPBD 2018 sebesar Rp 107,7 miliar. Anggaran ini naik dari tahun sebelumnya Rp 28,7 miliar.

Sejumlah anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini antara lain biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat.

Namun, koefisien pengali dalam anggaran ini begitu banyak.

Dalam situs apbd.jakarta.go.id yang diakses pada Rabu (22/11/2017), terdapat anggaran representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II.

Jumlah orang yang ikut kunjungan kerja dalam satu tahun ditulis 7.752 orang. Tiap orang mendapat biaya representasi Rp 150.000 sehingga total biaya representasi Rp 1,1 miliar.

 Koefisien pengali 7.752 orang ini menjadi pertanyaan. Sebab, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta hanya 106 orang. Bisa saja, jumlah 7.752 orang itu merupakan total orang yang ikut kunker dalam satu tahun.

Namun, tidak tertulis berapa kali anggota Dewan melakukan kunker dan berapa orang yang ikut dalam satu kali perjalanan kunker.

3. Sandiaga Gelar Pertemuan di Hotel Mewah, Ketua RW Ini Sebut 5 Jam Percuma

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno bersilaturahmi dengan seluruh pengurus RT/ RW, LMK, FKDM dan Dewan Kota se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hotel Pulman Central Park, Jalan S Parman, Selasa (21/11/2017) siang.

Dalam silahturahmi di hotel mewah itu, Sandi mengajak seluruh elemen untuk tidak terpecah belah paska Pilkada DKI Jakarta kemarin.

Namun cerita akun facebook Tika Sinaga yang disukai hingga 4000 orang dan dibagikan 2000 lebih hingga Rabu (22/11/2017) sore ini menjadi viral. 

Wanita yang mengaku sebagai ketua RW ini bercerita bahwa pertemuan itu sia-sia padahal berlangsung selama lima jam. 

#SerieBeingKetuaRW
Jadi ceritanya nih, saya hadir di Grandballroom Hotel Pullman dalam acara Kunjungan Kerja Gubernur dan Wagub ke wilayah Jakarta Barat kemarin siang. Gubernur tidak datang, yang datang Wagub.

Saya dan Kolega saya datang jam 11.00 karena katanya Gubernur mau datang jam 12.00: ternyata Wagub datang jam 14.00-an.

Persis gaya orba lah. Jadi sambil nunggu saya keliling memperkenalkan diri saya ke para RW, Lurah dan pejabat-2 lokal yang beberapa diantaranya saya kenal, bertanya soal OK OC. Tak ada yang bisa menjelaskan.

Setelah wagub datang, diikuti beberapa seremoni, si wagub pidato dengan kertas pidatonya di tangan. Tidak banyak yang ia bicarakan karna dia hanya menyapa orang-orang dan kelompok-2 organisasi masyarakat yang hadir. Ia berusaha melucu dan berteriak :"mana tamboraaaaaa!!!!????". Satu-satunya program yang ia sebut dengan singkat adalah bahwa KJP PLUS dan OK OC pasti dilaksanakan dan akan menghasilkan 40 ribu tenaga kerja baru per bulan. (Persis Kampanye). Anehnya dalam sepanjang pidato dia beberapa kali meneriakkan: TAKBIR!! yang direspons sekelompok orang. Ayat-ayat agama juga lebih panjang dari pidato-pidato pejabat yang pernah saya hadiri. beberapa kali ia mengajak hadirin mengaminkan yang ia katakan. Sekali dia membuat Kwiz dan setelah seseorang menjawab benar, ia becanda: "ambil sepedanya sana!".

Tiba pada giliran TANYA-JAWAB; 3 orang Ketua RW wilayah-wilayah terpadat berdiri bertanya hal yang teknis mengenai permasalahan mereka di wilayah mereka. Wagub kemudian berdiri, hadirin pikir dia akan jawab seperti Gubernur sebelumnya. Ternyata dia memerintahkan 3 orang pejabat untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Geeeeer. Semua orang tertawa dan berbisik-bisik. Sebelah saya mengatakan: "sudah saya duga kak, dia enggak akan pernah berani menjawab seperti gubernur lama"

Ceremony 5 jam dengan label "KUNJUNGAN KERJA" terbuang begitu saja.

4 - Rp 620 Juta Untuk Renovasi Kolam Ikan

Anggaran rehabilitasi kolam air mancurDPRD DKI Jakarta masuk lagi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Kompas.com memeriksa pos anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Besar anggaran untuk rehabilitasi kolam itu Rp 620.715.162. Pada rincian anggaran tersebut, ditulis ada belanja bahan atau bibit tanaman Rp 11.388.740. Sementara sisanya digunakan untuk pemasangan batu andesit, pembongkaran keramik, dan yang lainnya.

Anggaran rehabilitasi kolam air mancur pernah dimasukkan tahun lalu. Namun, anggaran tersebut dimatikan karena tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri. Anggaran tersebut dicoret karena dinilai tidak sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017.

Pada tahun lalu, anggaran untuk rehabilitasi kolam ini justru lebih kecil, yaitu Rp 579.024.617. Tahun lalu, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan, anggaran tersebut memang akan dianggarkan kembali untuk tahun 2018.

"Dalam perencanaan (anggaran) tahun 2018 akan dimasukkan, kayak kolam. Jadi (anggaran rehabilitasi kolam) hanya diundurkan karena kalau masuk tahun 2017 dianggap kegiatan baru dan tidak sesuai RKPD," ujar Yuliadi saat itu. 

Sementara itu, tahun ini total pagu untuk anggaran Sekretariat Dewan Rp 346 miliar, detailnya Rp 346.516.419.087.  (Kompas.com)