Tak Dukung Agus SBY Jadi Calon Gubernur Jakarta, Ini Alasan Logis Demokrat Pantas Pecat Ruhut

TRIBUNSTYLE.COM -  Partai Demokrat dalam pertemuan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, beberapa waktu lalu memutuskan mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta.

Berseberangan dengan keputusan itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Menyusul kemudian, Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman yang menyatakan hal serupa.

Atas adanya perbedaan pendapat antara Ruhut dan Hayono dengan Partai Demokrat, isu pemecatan pun kemudian bergulir. Sebab, sangat jelas kedua kader tersebut tidak sepaham dengan partai yang menaungi.

Lantas, apakah sebagai kader partai Demokrat Ruhut dan Hayono pantas dipecat?

Secara sederhana, Partai Politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir, dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada satu poin yang tak bisa dilepaskan, yakni kesolidan para anggota di dalamnya. Kemudian agar partai tersebut menjadi solid, muncul kontrak politik yang kemudian menjadi kode etik para anggotanya.

Maka dari itu, menjadi persoalan krusial jika ada satu atau beberapa anggotanya justru berlainan pendapat. Pemecatan, menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil oleh partai.

Begitu juga dengan Ruhut dan Hayono. Sebab sebagai kader, keduanya mempunyai keterikatan politik dengan Partai Demokrat, yakni ketika dukungan terhadap Agus-Sylviana di Pilkada DKI Jakarta nanti telah dideklarasikan Partai Demokrat maka dapat diartikan menjadi keputusan yang harus ditaati bersama.

"Memang etika politiknya harus begitu. Semua kader Partai Demokrat harus mendukung Agus-Sylvi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan saat dihubungi, Minggu (25/9/2016).

Melihat konteks tersebut, maka terlihat jelas bahwa dunia politik sangat keras. Dunia politik sarat dengan persaingan karena semuanya menginginkan kemenangan. Substansinya, tidak ada kawan tetapi lawan dalam berpolitik.

Adapun kesepakatan untuk berkoalisi akan muncul ketika ada kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan bersama.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia (Risindo) Toto Sugiarto mengibaratkan, dunia politik seperti medan pertempuran. Bedanya, tanpa senjata. Menurut Toto, kesolidan partai menjadi sangat penting tatkala arena pertempuran sudah di depan mata.

"Dalam kondisi seperti itu, seluruh elemen partai harus satu komando jika ingin memenangkan kontestasi," kata Toto saat dihubungi, Minggu.

Adanya pembelotan yang dilakukan oleh kader partai, lanjut dia, mengancam tujuan dari partai itu sendiri.

"Logikanya, pengkhianatan dalam kondisi peperangan amat berbahaya, karena itu, orang seperti itu harus dikeluarkan," tambah Toto.

Maka dari itu, jika nantinya Demokrat mengambil keputusan memecat Ruhut dan Hayono merupakan hal yang wajar dalam politik. Di sisi lain, kedua kader itu juga sudah menyadari koneskuensianya "membelot" dari partai.

"Kecuali jika beda pendapat itu tidak sedang dalam peperangan atau kontestasi, harus dibicarakan secara baik-baik, dicari konsensus. Itulah demokrasi di internal partai," tutur Toto.  (Fachri Fahrudin/ Kompas.com)

 Ruhut: Silakan Pecat!

Sebelum diberitakan, seluruh kader Partai Demokrat diwajibkan mendukung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, di Jakarta, Minggu (25/9/2016).

Menurut Syarief, hal ini sesuai keputusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keputusan itu diambil dalam pertemuan di kediaman Ketua Umum Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, hingga akhirnya keluar nama Agus-Sylviana.

Keberadaan kader yang "menyimpang" dari kebijakan partai pun menjadi masalah tersendiri.

Misalnya, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman, yang menyatakan dukungan untuk pasangan lain.

Menurut Syarief, kondisi itu tentu akan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan Partai Demokrat.

Sanksi yang diberikan kepada kader-kader yang tetap "membelot" bisa berupa pemecatan.

"Ya itu ada mekanisme di Partai Demokrat, Badan Kehormatan akan selalu memonitor kader-kadernya yang begitu. Badan kehormatan yang menindaklanjuti," ujar Syarief.

Dia menyebut, sebagai partai politik, tentu ada kontrak politik yang mengikat kader-kader di dalamnya.

Saat satu kebijakan diambil oleh partai, maka hal itu menjadi keputusan yang harus ditaati bersama.

Hal ini pun berlaku dalam penentuan dukungan terhadap calon tertentu dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta.

Partai Demokrat resmi mengusung Agus-Sylviana bersama PPP, PAN dan PKB. Jika ada sikap dari kader yang bertentangan dengan keputusan partai, maka akan ada sanksi yang menanti.

"Memang etika politiknya harus begitu. Semua kader Partai Demokrat harus mendukung Agus-Sylvi," kata dia.

Ruhut sejak awal sudah konsisten dengan keputusannya, yakni mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Ruhut pun mengaku siap jika dia harus dipecat dari Partai Demokrat.

"Kalau Demokrat enggak suka aku, silahkan pecat aku," kata Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/9/2016) lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hayono. Ia mengaku siap menerima konsekuensi dari partainya terkait sikapnya mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.

"Semua ada konsekuensi dalam hidup. Saya enggak ada masalah selama demi kebaikan publik," kata Hayono di Posko Muda Mudi Ahok di Jakarta, Sabtu (24/9/2016) kemarin.

Menurut Hayono, pasangan Ahok-Djarot merupakan pasangan harmonis yang mencalonkan diri kembali bukan untuk memperebutkan kekuasaan, melainkan ingin terus berprestasi dan melayani masyarakat Jakarta.

"Sejak awal saya sudah mendukung Ahok karena saya melihat bahwa sebagai petahana, Ahok-Djarot memiliki prestasi sangat baik," ungkap dia.

"Padahal secara efektif baru menduduki posisi gubernur dan wakil gubernur kurang dari dua tahun," sambung Hayono lagi. (Fachri Fahrudin/ Kompas.com)

Jangan Lupa!

Add Official Line: @TribunStyle.com

Like Fanpage Facebook: Tribun Style

Follow Twitter: @tribunstyle

Instagram: @Tribunstyle